MEMBELA KPK

Cicak Nguntal Boyo (Cicak Telan Buaya)

2009-11-05T20:08:00.000-08:00

Dukungan rakyat Indonesia terhadap KPK dan pimpinan KPK nonaktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah terus mengalir deras. Dukungan dari kalangan seniman tidak terkecuali. Setelah Fariz RM, Netral, Once, Cholil, dan Jimmo berkolaborasi memproduksi ringtone "KPK di Dadaku". Dalam tiga hari "KPK di Dadaku" telah di-download hampir tiga ribu orang! (Donwload "KPK di Dadaku" di sini)

Baru-baru ini Chebolang yang juga dikenal dengan Kill The DJ, seniman hip-hop asal Jogja, membuat lagu berjudul "Cicak Nguntal Boyo" untuk mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya untuk KPK serta untuk Bibit dan Chandra. Cicak Nguntal Boyo sendiri berarti cicak menelan buaya. Dalam lagu ini diceritakan buaya yang meremehkan cicak karena kecil, ternyata malah ditelan cicak.

Dowload lagu "Cicak Nguntal Boyo" di sini.

Ayo dukung terus KPK, dan lawan kriminalisasi terhadap KPK! Seperti dilontarkan Chebolang dalam syairnya: Mungkin kita capek revolusi/Mungkin kita bosan demonstrasi/Tapi jangan pernah berhenti/Paling tidak tunjukan rasa peduli/Untuk indonesia yang kita cintai

---------------------------------

CICAK NGUNTAL BOYO

BY CHEBOLANG*

ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO

INI CERITA NEGERI BEDEBAH
PEMIMPINYA HIDUP MEWAH
TAPI RAKYATNYA MAKAN SUSAH
HASIL DARI MENGAIS SAMPAH

DI NEGERI PARA BEDEBAH
YANG BAIK DAN BERSIH BISA SALAH
KEBOHONGAN ITU LUMRAH
RAKYAT KECIL HANYA BISA PASRAH

BUBRAH! PARAH!
BUBRAH! PARAH! BUBRAH!

ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO

RAKYAT MENCARI PIMPINAN
KETEMUNYA JURAGAN
RAKYAT MENCARI IMAM, YA IMAM
KETEMUNYA TUAN

MAKA JANGAN-LAH JANGAN HERAN
JIKA ADA MAFIA DI PERADILAN
JUAL BELI PASAL DAN HUKUMAN
YANG KUAT BAYAR PASTI MENANG

KATANYA JAMAN SUDAH REFORMASI
TAPI HUKUM MASIH BISA DIBELI
JADI BARANG DAGANGAN, OBYEK KORUPSI
NGGAK PUNYA MALU DAN HARGA DIRI

KALIAN KIRA SELAMANYA RAKYAT KITA BODOH
JIKA RAKYAT MARAH TIRANI PASTI AKAN ROBOH!

ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO

BIBIT ITU TUNAS
CANDRA ITU SINAR
YANG MENJADI SIMBOL
TEGAKNYA KEADILAN

LANGKAH KECIL TELAH DIMULAI
DARI BAYI BERNAMA DEMOKRASI
KEADILAN TAK BISA DITAWAR LAGI
KEPASTIAN HUKUM ADALAH HARGA MATI

MUNGKIN KITA CAPEK REVOLUSI
MUNGKIN KITA BOSAN DEMONSTRASI
TAPI JANGAN PERNAH BERHENTI
PALING TIDAK TUNJUKAN RASA PEDULI
UNTUK INDONESIA YANG KITA CINTAI

ANA CICAK NGUNTAL BOYO
BOYO COKLAT NYEKEL GODO
OJO SENENG NGUNTAL NEGORO
MUNDAK RAKYATMU DADI SENGSORO
________
*Chebolang biasa memakai nama Kill The DJ. Lagu ini saya tujukan sebagai bentuk dukungan yang bisa saya berikan untuk keadilan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, khususnya untuk KPK dan Bapak Chandra dan Bibit. Beberapa teks saya ambil dari puisi Negeri Bedebah karya Adhie Massardi. Juga sepotong bait saya ambil dari syair lagu teater Salahudin (penulisnya saya lupa) yang waktu saya dengar saya masih SMP.

Teks lagu dari: [ ivo setyadi ]

Hanya Mencegah, KPK Tak Pernah Cekal Anggoro

2009-11-05T19:25:00.000-08:00

Umum 06-11-2009
MedanBisnis – Jakarta

Polri menjerat dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto, dengan penyalahgunaan wewenang. Salah satu yang dipersoalkan adalah pencekalan terhadap Anggoro Widjojo. Tapi, apakah KPK pernah mencekal Anggoro? Data yang diperoleh menyebutkan ternyata KPK tidak pernah melakukan cegah dan tangkal (cekal), tapi hanya mencegah.

Pencekalan terhadap Anggoro ini sudah menjadi opini yang berkembang luas, termasuk dipakai juga oleh Polri dalam menyidik Chandra dan Bibit terkait penyalahgunaan wewenang. Pencekalan Anggoro ini juga dijadikan alasan oleh Anggodo Widjojo yang memprotes, gara-gara pencekalan ini kakaknya tidak bisa pulang ke Indonesia.

Namun, informasi ini tidak tepat. Dokumen berupa surat KPK kepada Dirjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM tertanggal 22 Agustus 2009 yang diperoleh, Kamis (5/11), KPK hanya meminta bantuan untuk mencegah/melarang bepergian ke luar negeri terhadap 4 orang, salah satunya adalah Anggoro.

Di perihal surat juga disebutkan ‘pelarangan bepergian ke luar negeri a.n Anggoro Widjojo dkk. Sama sekali tidak ada dalam surat itu permintaan cegah dan tangkal (cekal). Selama ini dipahami istilah cegah adalah larangan bepergian ke luar negeri dan tangkal dipahami sebagai larangan masuk ke Indonesia.

Permohonan cegah memang ditandatangani Chandra M Hamzah selaku wakil ketua KPK. Surat permohonan itu ditembuskan ke Menteri Hukum dan HAM, Kakanim Bandara Soekarno-Hatta dan Kepala OIC Bandara Soekarno-Hatta. Permohonan cegah dilakukan guna memudahkan kepentingan penyidikan kasus korupsi dengan tersangka Yusuf Erwin Faishal.

Ada empat orang yang dimohon pencegahan/larangan bepergian ke luar negeri. Yaitu Anggoro Widjojo, Putronefo A Prayugo (Direktur Masaro Radiokom), Anggono Widjojo (Preskom Masaro Radiokom), dan David Angkawijaya (Direktur Keuangan Masaro Radiokom).

Soal pencekalan Anggoro ini penting diluruskan. Sebab, ada dugaan bahwa gara-gara isu pencekalan ini, KPK dituding menghentikan kasus Anggoro untuk mengamankan mantan Menhut MS Kaban. Alasannya, dengan Anggoro tidak bisa kembali ke Indonesia, maka kasus ini otomatis akan terhenti.

Namun, dengan tidak ada surat cekal, maka dugaan ini pun terbantahkan. Dengan hanya ada pencegahan, Anggoro bisa masuk ke Indonesia.

"Jadi kalau masuk justru diharapkan," kata Deputi Penindakan KPK Ade Raharja.

Dugaan keterlibatan MS Kaban dalam kasus ini, karena ada bukti pemberian uang Rp 14 miliar yang ditujukan kepada Kaban saat KPK menggeledah kantor Masaro. Namun, hingga saat ini KPK belum menindaklanjuti kasus ini, karena masih perlu data pendukung lainnya. (dcn)

Sumber: Medan Bisnis

Ringtone "KPK di Dadaku"

2009-11-02T19:49:00.000-08:00

Sebagai bentuk dukungan kepada gerakan antipelemahan dan kriminalisasi KPK untuk Indonesia yang bersih dari korupsi, sejumlah musisi ternama Indonesia menciptakan ringtone “KPK di Dadaku“. Para musisi tersebut adalah Fariz RM, Once “Dewa 19″, Jimmo dari “Kadri Jimmo The Pinzes of Rythm”, Cholil “Efek Rumah Kaca”, serta band Netral.

Segera download ringtone “KPK di Dadaku” di sini sebagai bentuk dukungan kepada gerakan antipelemahan dan kriminalisasi KPK untuk Indonesia yang bersih dari korupsi.

Salam antikorupsi!

Hormat kami,

Pembela KPK

Pernyataan Jaminan Pribadi untuk Pembebasan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah

2009-10-30T06:43:00.000-07:00

Di bawah ini adalah tautan/link untuk mengunduh/download "PERNYATAAN JAMINAN PRIBADI UNTUK PEMBEBASAN PIMPINAN KPK NON AKTIF BIBIT SAMAD RIANTO DAN CHANDRA M. HAMZAH ("Pernyataan Jaminan")."

Silahkan klik di SINI untuk mengunduh/download Pernyataan Jaminan.

Petunjuk unduh/download dan pengisian:

1. Klik di SINI atau tautan yang disediakan di atas.

2. Setelah halaman fail/dokumen "Pernyataan Jaminan Pribadi untuk Pembebasan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah" terbuka, klik "Download".

3. Buka dokumen "Pernyataan Jaminan Pribadi untuk Pembebasan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah" di komputer/HP Anda, kemudian tulis nama/nama-nama (kalau lebih dari 1 orang) dan pekerjaan/profesi pada kolom yang kosong, kemudian simpan/save dokumen yang telah Anda isi.

4. Kirim fail/dokumen Pernyataan Jaminan yang telah Anda isi melalui e-mail ke pembelakpk@gmail.com.

Upaya pemberantasan korupsi TIDAK BOLEH DIKRIMINALISASI! Mari sampaikan dukungan kepada Bibit dan Chandra untuk Indonesia yang bersih dari korupsi!

Begini Kronologi Sampai Pimpinan KPK Ditahan

2009-10-29T21:29:00.000-07:00

Jum'at, 30 Oktober 2009 09:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Polisi akhirnya menahan dua petinggi KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Polisi menahan dengan alkasan keduanya mempersulit penyidikan.
Banyak kalangan menuding bahwa kasus keduanya merupakan hasil persekongkolan tersangka koruptor dengan penegak hukum, serta pembiaran oleh penguasa.

Menurut polisi? "Keduanya (ditahan karena) mempersulit penyidikan," kata Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal, Dikdik Mulyana Arif Mansyur.

Berikut ini kronologinya:

23 JUNI 2009
KPK menyatakan Direktur PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan alat komunikasi terpadu Departemen Kehutanan pada 2007.

30 JUNI 2009
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Susno Duadji, yang sedang menangani kasus Bank Century, menyatakan teleponnya disadap. Belakangan, KPK mengatakan memang sedang menyelidiki dugaan suap kepada petinggi kepolisian berinisial SD dalam kaitan dengan kasus Bank Century.

10 JULI 2009
Susno menemui Anggoro, yang jadi buron KPK, di Singapura.

4 AGUSTUS 2009
Antasari Azhar, Ketua KPK (nonaktif) yang ditahan polisi untuk kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen, membuat testimoni yang menyatakan Anggoro mengaku menyuap dua petinggi KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, Rp 6 miliar melalui Ary Muladi.

15 SEPTEMBER 2009
Polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang. Belakangan, kuasa hukum Bibit dan Chandra mengatakan tuduhan untuk kliennya berubah-ubah, dari penyuapan hingga pemerasan.

30 SEPTEMBER 2009
Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mengatakan, tuduhan untuk Bibit dan Chandra yang berubah-ubah memberi kesan bahwa polisi baru mencari-cari kesalahan keduanya.

10/20 OKTOBER 2009
Kejaksaan menilai berkas Chandra dan Bibit belum lengkap dan mengembalikannya kepada polisi.

12 OKTOBER 2009
Ary mencabut pengakuannya kepada polisi bahwa ia telah menyuap Bibit dan Chandra.

24 OKTOBER 2009
Beredar transkrip penyadapan telepon Anggoro dan adiknya, Anggodo Widjojo, dengan koleganya. Transkrip itu menyebut nama Presiden, Susno, serta pejabat kejaksaan, dan di antaranya membicarakan upaya kriminalisasi pimpinan KPK dan pembubaran lembaga ini.

29 OKTOBER 2009
1. Mahkamah Konstitusi memerintahkan KPK menyerahkan rekaman dugaan rekayasa kasus pidana Bibit dan Chandra yang transkripnya beredar.
2. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Yunus Husein menyatakan tidak ada aliran dana dari Ary ke Bibit dan Chandra.
3. Presiden Yudhoyono menyatakan pemberantasan korupsi harus difokuskan pada pencegahan, bukan dengan menjebak.
4. Polisi menahan Chandra dan Bibit.

Sumber: Tempo Interaktif

Transkrip Rekaman Bukti Rekayasa Kasus KPK

2009-10-27T20:33:00.000-07:00

"Kamu Ngomong ke Rit (Pimpinan Kejagung)"

Sejumlah nama petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI bermunculan.

Senin, 26 Oktober 2009, 11:47 WIB

Karaniya Dharmasaputra, Yudho Rahardjo, Ita Lismawati F. Malau

VIVAnews - TRANSKRIP rekaman itu beredar di kalangan terbatas sejak hari Minggu kemarin, 25 Oktober 2009. Isinya, sebagaimana telah diberitakan VIVAnews sebelumnya, kuat mengindikasikan adanya rekayasa sistematis untuk mengkriminalisasikan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto.

Seorang sumber tepercaya VIVAnews yang terlibat langsung dalam pusaran perkara ini mengkonfirmasikan kesahihan dari transkrip tersebut.

Transkrip itu, tak lain, adalah cuplikan percakapan yang terekam dalam penyadapan yang dilakukan KPK terhadap Anggodo Widjojo, adik Anggoro Widjojo--bos PT Masaro Radiokom yang kini menjadi buronan KPK setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

Sejumlah nama petinggi Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, termasuk jaksa dan polisi penyidik, disebut-sebut di dalamnya. Salah satunya diduga Wisnu Subroto yang ketika itu menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen. Kepada VIVAnews, Wisnu keras membantah.

Pejabat yang lain yang namanya disebut-sebut diduga adalah Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Susno Duadji. Ditanya wartawan Senin, 26 Oktober 2009 di Bogor, ia hanya menggumam, "... Ehmmm."

Dari Mabes Polri juga muncul nama yang diduga adalah Irjen Pol. Hadiatmoko, Wakil Kepala Bareskrim Polri yang kini menjabat sebagai perwira tinggi di Mabes Polri. Dikonfirmasi VIVAnews, Hadiatmoko hanya menjawab singkat, "No comment."

Ihwal dugaan sejumlah perwira tinggi kepolisian ini, Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol. Bambang Hendarso Danuri berjanji akan mempelajarinya.

Adapun Kepala Humas Kejaksaan Agung Didi Juru Bicara Kejaksaan Agung Didiek Darmanto menantang balik KPK untuk membuka bukti rekaman itu. "Silakan saja kalau mau diungkap," katanya, Selasa 20 Oktober 2009.

Berikut cuplikan transkrip tersebut yang didapat wartawan VIVAnews.

Anggodo ke Wisnu Subroto (22 Juli 2009:12.03)

“… nanti malam saya rencananya ngajak si Edi (Edi Soemarsono, saksi dan teman dekat mantan Ketua KPK Antasari Azhar, red.) sama Ari (Ari Muladi, tersangka kasus pemerasan dan teman Anggodo, red.) ketemu Truno-3 (Mabes Polri kerap disebut sebagai "Trunojoyo").

Wisnu Subroto ke Anggodo (23 juli 2009:12.15)

“Bagaimana perkembangannya?”

“Ya, masih tetap nambahin BAP, ini saya masih di Mabes.”

“Pokoknya berkasnya ini kelihatannya dimasukkan ke tempatnya Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung), minggu ini, terus balik ke sini, terus action.”

“RI-1 belum.”

“Udah-udah, aku masih mencocokkan tanggal.”

Anggoro ke Anggodo (24 Juli 2009:12.25)

“Yo pokoke saiki Berita Acara-ne kene dikompliti (ya pokoknya sekarang Berita Acara-nya dilengkapi).”

“Wes gandeng karo Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung) kok dek’e (dia sudah nyambung kok dengan R)

“Janji ambek Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung), final gelar iku sama kejaksaan lagi, trakhir Senen (Janji sama Rit gelar perkara final dengan kejaksaan lagi, terakhir Senin).”

“… sambil ngenteni surate RI-1 thok nek? (... tinggal menunggu surat dari RI-1?)”

“Lha, kon takok’o Truno, tho (ya kamu tanyakan ke Trunojoyo, dong).”

“Yo mengko bengi, ngko bengi dek’e (ya nanti malam saya tanyakan ke dia).”

Hadiatmoko ke Anggodo (27 Juli 2009, 18.28)

“..dan ini kronologinya saya sudah di Bang Far (nama lelaki) semua,”

“Sebetulnya ada satu saksi lagi si Edi Sumarsono, Pak, yang Antasari itu, Pak. Sama pembuktian lagi waktu Ari kesana, ada pertemuan rapat dengan KPK, Pak.”

“Ada pertemuan di ruang rapat Chandra (Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah, red.)”

Anggodo ke Kos (nama laki-laki, red) (28 Juli 2009, 12.42)

“Kos, itu kronologis jangan lu kasih dia loh, Kos.”

“Jangan dikasihkan soalnya Edi sudah berseberangan.”

“Cuman lu harus ngomong sama dia: ’terpaksa lu harus jadi saksi,’ karena Chandra lu yang perintah, kalao nggak, nggak bisa nggandeng.”

Anggodo ke seorang perempuan (28 Juli 2009, 21.41)

“Besok kon tak ente…, ngomong ke Rit (nama salah satu pucuk pimpinan Kejaksaan Agung, red.) (Besok kamu saya tunggu ..., bicara ke R), Edi Sumarsono itu bajingan bener, sebenarnya dia mengingkari semua.”

“Besok penting ngomong. Edi ngingkari, Pak, padahal Antasari bawa Chandra.”

Anggodo ke Prm (penyidik) (29 Juli 2009, 13.09)

“Kelihatannya kronologis saya yang benar.”

“Iya sudah benar kok, saya lihat, di surat lalu lintas. Saya sudah ngecek ke Imigrasi, sudah benar kok.”

Anggodo ke Wisnu Subroto (29 Juli 2009, 13.58)

“Terus gimana, Pak, mengenai Edi gimana, Pak?”

“Edi udah tak omongken Ir (nama salah satu jaksa di Kejaksaan Agung) apa. Ini bukan sono yang salah, kita-kita ini yang jadi salah.”

“Iya, padahal dia saksi kunci Chandra.”

“Maksud saya Pak, dia kenalnya dari Bapak dan Pak Wisnu (nama petinggi Kejaksaan Agung), gak apa-apa kan, Pak.”

“Nggak apa-apa, kalau dari Wisnu nggak apa-apa lah.”

“Kalau kita ngikutin, kan berarti saya ngaku Ir (nama jaksa di Kejaksaan Agung) kan. Cuma kalau dia nutupin dia yang perintah… perintahnya Antasari suruh ngaku ke Chandra itu gak ngaku. Terus siapa
yang ngaku?”

“Ya, you sama Ar.”

“Nggak bisa dong Pak, wong nggak ada konteksnya dengan Chandra.”

“Nggak, saya dengar dari Edi.”

“Iya dari Edi, emang perintahnya dia Pak. Lha, Edinya nggak mau ngaku, gitu Pak, dia nggak kenal Chandra, saya ndak nyuruh ngasihin duit, gimana, Bos?”

“Ya ndak apa-apa”

Anggodo ke Wisnu Subroto (30 Juli 2009, 19.13)

“Pak tadi jadi ketemu?”

“Udah, akhirnya Kos (nama seseorang) yang tahu persis teknis di sana. Suruh dikompromikan di sana, Kosasih juga sudah ketemu Pak Susno, dia juga ketemu Pak Susno lagi si Edi. Yang penting kalo dia tidak mengaku susah kita.”

“Yang saya penting, dia menyatakan waktu itu supaya membayar Chandra atas perintah Antasari.”

“Nah itu.”

“Wong waktu di malam si itu dipeluk anu tak nanya, kok situ bisa ngomong. Si Ari dipeluk karena teriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu kejadian.”

“Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.”

“Nggak ada memang. Jadi dia cuma dikasih tau disuruh Ari gitu. Dia curiga duite dimakan Ari.”

“Bukan sial Ari-nya Pak, dia cerita pada waktu ke KPK dia yang minta
Ari, kalau ditanya saya bilang Edi ada di situ, diwalik (dibalik) sama-sama doa, Ari yang suruh ngomong dia ngomong dia ada. Kalau itu saya gak jadi masalah pak, itu saya suruh…”

“Pokoknya yang kunci-kuncinya itu saya sudah ngomong sama Kosasih, kalo tidak ada lagi…nyampe…ya berarti ya enggak bisa kasus ini gitu.”

“Yang penting buat saya Pak si Ari ini, dia ngurusi AR (pimpinan KPK, red) segala. Ujung-ujungnya dia dapet perintah nyerahkan ke Chandra itu siapa, Pak? Kan nggak nyambung, Pak”

“Bukan Pak, dia memerintahkan nyerahken ke Chandra yang Bapak juga tahu, kan, karena kalo gak ada yang merintah Chandra, Pak, nggak nyambung uang itu, lho."

“Memang keseluruhan tetap keterangan itu, kalau Edi nggak ngaku ya
biarin yang penting Ari sama Anggodo kan cerita itu”

“Kan saksinya kurang satu.”

“Saksinya akan sudah dua, Ari sama Anggodo”

“Saya bukan saksi, saya kan penyandang dana, kan.”

“Kenapa dana itu dikeluarkan, karena saya disuruh si Edi kan, sama saja kan, hahaha…”

“Suruh dia ngaku lah, Pak, kalao temenan kaya gini ya percuma, Pak, punya temen.”

“Susno dari awal berangkat sama saya ke Singapura. Itu dia sudah tahu Toni itu saya, sudah ngerti, Pak. Yang penting dia nggak usah masalahin. Itu kan urusan penyidik.”

"Yang penting dia ngakuin itu bahwa dia yang merintahkan untuk nyogok Chandra, itu aja.”

“Sekarang begini, dia perintahkan kan udah Ari denger, you denger kan. Sudah selesai…”

“Tapi, kalo dia nggak bantu kita Pak, terjerumus. Dia dibenci sama Susno.”

“Biarin aja, tapi nyatanya dia ngomong dipanggil Susno.”

Anggodo dengan seorang perempuan (6 Agustus 2009, 20.14)

“Iyo tapi ditakono tanda tangani teke sopo, iya toh gak iso jawab.
Modele bajingan kabeh, Yang. Chandra iku yo, wis blesno ae, Yang, ojo ragu-ragu… (Iya, tapi ditanyakan ini tanda tangan siapa, iya toh tidak bisa menjawab. Modelnya bajingan semua, Yang. Chandra itu dijebloskan saja, Yang, jangan ragu-ragu...).”

Anggodo dengan seorang laki-laki (7 Agustus 2009, 22.34)

“Menurut bosnya Trunojoyo, kalau bisa besok sudah keluar.”

“Dia bilang tidak bagus, karena pemberitaannya hari Minggu,
orang sedang libur. Bagusnya Senin pagi, langsung main.”

“Truno (Trunojoyo, red) minta TV dikontak hari ini, supaya besok counter-nya dari Anggoro.”

Anggodo dengan …(8 Agustus 2009, 20.39)

“Nggak usah ngomong sama penyidik. Cuma Abang saja tahu bahwa BAP-nya Ari tuh seperti itu. Jadi dalam posisi dia BAP, masih sesuai apa yang dia anu. Jangan sampai dia berpikir, kita bohong.”

“Siap, Bang.”

“Sama harus dikaitkan ini, seperti sindikat Edi, Ari sama KPK satu
sindikat mau memeras kita, ya Bang”

“Iya.”

“Intinya si Ari sudah di BAP seperti kronologis. Kenapa kok kita laporkan Ari itu. Kenapa sudah laporan begini kok dia melarikan diri.
Gitu loh. Dan si Edi itu di BAP itu nggak ngaku. Kita nggak usah ngomong. Pokoknya si Edi nggak tahu kita.

”Bang, nanti maksudnya di BAP kita nantinya, inti bahwa pengakuan itu, Bang.”

“Iya.”

“Sekarang jangan dibuka dulu. Maksudnya status si Ari itu, kita merasa Ari sama Edy dan ini tuh, ini kita diperas KPK sudah kita bayar. Kenapa jadi masalah begini. Gitu loh, Bos.”

“Iya.”

“Menurut pengakuan Ari, dia sudah membayar seluruh dana tersebut kepada orang-orang KPK, nggak tahu siapa.”

“Betul.”

Al (nama seorang laki-laki) dengan Anggodo (10 Agustus 2009,17.33)

“Secara keseluruhan apik (bagus). Anggoro nggak lari.”

“Kenceng dia ngomonge (gamblang dia bicaranya).”

“Kenceng. Tak rekam banter mau? (Gamblang. Saya rekam keras-keras mau?)”

“Yo wes (ya sudah). Terus poin-poinnya tersasar, kan?”

“Sudah.”

“Tidak lari. Ciamik dee njelasno (bagus sekali dia menjelaskannya).”

“Ini ada suatu rekayasa, nampak dari pemanggilan jadi saksi terus tersangka. Tenggat waktu 9 bulan. Sudah kondusif. Moro-moro (tiba-tiba) karena ada testimoni, muncul pemanggilan sebagai tersangka. Secara keseluruhan oke.”

“Mengenai cekal, salah sasaran”

“Ya dalam kasus Yusuf Faisal, kok dicekal Anggoro. Itu bagaimana.
Penyitaan dan penggeledahan juga salah sasaran. Dalam kasus Yusuf
Faisal, kok yang digeledah Masaro. Pokoknya intinya sudah masuk semua.”

Alex dengan Anggodo dan Rob (nama laki-laki 3) (10 Agustus 2009:18.07)

“Iya memang di cuplikan. Nggak banyak, tapi intinya kita berkelit, kalau ini bukan penyuapan. Karena di awal itu, beritanya dari Antasari dulu, testimoni itu. Jadi dia cuplik dari Antasari, terus baru disambung ke kita, jadi dijelaskan sama Bon (nama pengacara Anggoro), kalo itu bukan penyuapan. Dan permasalahannya, kedatangan Antasari menemui Anggoro itu juga membawa konsekwensi Antasari bisa dipermasalahkan”

“Ngomong gimana? Pengacara dari Anggoro press release hari ini.”

Sumber: VIVAnews

Kasus Kabareskrim: Mabes Polri Ungkap Kesalahan Susno

2009-10-15T21:34:00.000-07:00

JAKARTA (Lampost): Tudingan pelanggaran Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri Komjen Susno Duadji makin jelas. Mabes Polri mempertegas kebenaran adanya pertemuan Susno dengan buron Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Anggoro Widjaja.

Tim kuasa hukum pimpinan KPK menilai bukti pertemuan Susno dan Anggoro dipertegas oleh pernyataan polisi. Namun, polisi berdalih pertemuan itu dalam rangka pemeriksaan oleh Kabareskrim terhadap bos PT Masaro Radiokom yang terjerat kasus suap pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan. Polisi menyebutkan, saat pertemuan itu status Anggoro sudah sebagai saksi.

Salah seorang tim kuasa hukum dua pimpinan nonaktif KPK Bibit Samad Riyanto dan Chandra Hamzah, Bambang Widjojanto, menegaskan saat pertemuan dilakukan status Anggoro belum menjadi saksi.

"Kalau Pak Nanan (Kadiv Humas Mabes Polri, red) bilang Pak SD bertemu Anggoro dalam kapasitasnya memeriksa saksi, itu salah. Karena waktu itu Anggoro belum ditetapkan sebagai saksi," kata Bambang Widjojanto di Gedung KPK, kemarin.

Menurut Bambang, Anggoro baru ditetapkan sebagai saksi oleh polisi pada Agustus 2009. Hal itu berkaitan dengan dugaan suap pimpinan KPK. Sedangkan pertemuan Susno dengan Anggoro dilakukan pada 10 Juli 2009, atau tiga hari setelah KPK menyatakan Anggoro sebagai buron.

Sementara KPK menetapkan Anggoro tersangka sejak 19 Juni 2009. Keterlibatan Anggoro diketahui dalam persidangan kasus suap proyek Tanjung Api-Api dengan terdakwa Yusuf Erwin Faishal. Dalam persidangan, Yusuf Erwin didakwa menerima uang Rp125 juta dan 220 ribu dolar AS.

"Jadi, kalau kita ikuti logika Pak Nanan, pertanyaan mendasarnya menetapkan orang sebagai saksi kok enggak diperiksa? Malah saksinya kabur. Masuk akal enggak?" kata Bambang.

Sementara itu, Ahmad Rifai, kuasa hukum Bibit dan Chandra lainnya, mengemukakan pernyataan Nanan mengenai pertemuan Susno dan Anggoro justru mempertegas bukti bahwa Susno memang menemui Anggoro. "Ini menunjukkan sudah layak diproses." n MI/U-3

Sumber: Lampung Post

Foto: Hukumonline

Lawyers to unveil engineering over case of KPK chairmen

2009-10-15T20:09:00.000-07:00

Jakarta (ANTARA News) - A team of lawyers of suspended Corruption Eradication Commission (KPK) chairmen Bibit Samad Riyanto and Chandra Hamzah said they planned to unveil alleged engineering of the charges for their clients.

One of the team members, Bambang Widjojanto, said at the KPK headquarters here on Thursday the team had kept some strong evidence materials to prove the engineering that led to the naming of the KPK chairmen suspects.

"The data may possibly make all the consideration used on the case be changed," he said but declined to explain further about it.

He said the data would be useful for the public to get other version of the case.

So far, he said, the public had received imbalanced information that had led them to believe that the charges were not engineered.

"The data would show if the case is real or not, or wether it is engineered," he said.

He said the team believed the data would be useful to prove that the case had been engineered."We wish to prove it," he said.

Bambang said the data would unveil everything behind the bribery and power abuse charges that had been levelled at the KPK chairmen.

On the occasion Bambang also talked about a written testimony signed by Ary Muladi and Anggodo Widjojo dated July 15, 2009 that told about the chronology of the bribery allegation.

Bambang said with the data the team hoped they could unveil stories behind the written document.

"I gave you a clue, namely the data would explain everything," he said.

Another team member, Ahmad Rifai, said earlier that the police should not have used the written testimony as the basis for declaring someone as a suspect. He said they should have verified it first before declaring someone a suspect. "This isn`t fair," he said.(*)

Sumber: Antaranews.com

Many cases under Susno dropped

2009-10-14T20:38:00.000-07:00

The Jakarta Post , Jakarta Wed, 10/14/2009 10:38 AM Headlines

Activists have accused the National Police of intentionally burying major cases, particularly graft-related, under chief detective Comr. Gen. Susno Duadji, saying they have criminalized graft fighters instead.

"We have recorded a number of unresolved graft cases handled by the Bareskrim [criminal detective body]. Those cases are far more important for the public, rather than naming activists as libel suspects or former anti-graft body deputies as suspects in the alleged abuse of power," Emerson Yuntho of the Indonesia Corruption Watch told The Jakarta Post on Tuesday.

Media reports have recorded dozens of major cases that are unresolved or were dropped by the Bareskrim in the past year.

In March, Susno took over the investigation into the voter list fraud case during the East Java 2008 gubernatorial election from the East Java Police. The takeover of the case took place shortly after Soekarwo, nominated by President Susilo Bambang Yudhoyono's Democratic Party, was sworn in as the new governor on Feb. 12, 2009.

The case, which implicated the provincial polling body's former chairman, was investigated by local police and following a legal complaint by Soekarwo's rival Khofifah Indar Parawansa, nominated by the United Development Party (PPP) and former president Megawati Soekarnoputri's Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P).

The takeover of the case was followed by the replacement of Insp. Gen. Herman Surjadi Sumawiredja by Brig. Gen. Anton Bachrul Alam as East Java police chief.

Protesting the national unit’s intervention, Herman then filed a resignation letter to the National Police, declaring interference "from a higher position" as the main reason for his departure.

Last October, the Bareskrim extended its investigations to include a graft allegation in connection with the purchase of Zatapi crude oil involving the state oil and gas firm PT Pertamina, local companies said to be close to the Presidential Palace and to Singapore-based oil importer PT Gold Manor International.

The police named four Pertamina officials and a director of Gold Manor as suspects but did not detain them. The suspects’ names have also never been announced publicly and the case was subsequently closed.

The then National Police chief Gen. Sutanto was appointed as Pertamina chief commissioner in January while the graft case was still in progress. He was also included in the SBY-Boediono campaign team in the recent presidential election.

Susno’s squad, in March, carried out an investigation into the US$197.5 million Indover bank scandal but many sources have claimed the case has already been dropped.

Indonesian Police Watch coordinator Neta S. Pane said police had no choice but to clarify the status of unresolved cases to the public.

"Otherwise, the public may question their professionalism. The police may also lose the public trust," he said.

National Police spokesman Sr. Comr. I Ketut Untung Yoga Ana could not explain the main reasons behind the dropped cases and the halted investigations into others.

"I don’t know the details of each case. Detectives must have explanations on the progress of investigations into these cases," he said. (bbs)

Unresolved cases:
2008: Zatapi scandal
2009: Indover bank scandal
2005: Police's 15 problem bank accounts

Closed cases:
2008: voter roll fraud in East Java
2008: 13 illegal logging cases in Riau

Sumber: The Jakarta Post

Pengacara Temukan Perubahan Isi BAP Bibit

2009-10-14T03:40:00.000-07:00

Jakarta (ANTARA News) - Tim pengacara Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah menemukan perubahan isi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) atas nama Bibit Samad Riyanto.

Anggota tim pengacara, Achmad Rifai ketika dihubungi di Jakarta, Selasa, mengatakan, ada beberapa keterangan yang disampaikan Bibit tidak dimasukkan ke dalam BAP oleh penyidik Mabes Polri. Namun, ada beberapa keterangan yang tidak disebutkan justru muncul di BAP."

Jadi dalam BAP ada yang disebutkan oleh klien kami tetapi tidak dimasukan. Dan ada yang tidak disebutkan oleh klien kami malah dimasukan," Kata Rifai.

Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dalam menerbitkan status cegah (larangan pergi ke luar negeri) terhadap pengusaha Djoko Tjandra dan Anggoro Widjojo.

Rifai mencontohkan, perubahan itu muncul dalam jawaban Bibit atas pertanyaan penyidik polisi tentang dasar hukum bagi KPK dalam penerbitan cegah terhadap seseorang. "Pak Bibit jawab ada (dasar hukum) tetapi di BAP dibilang tidak ada," kata Rifai.

Dasar hukum yang dimaksud adalah pasal 12 Undang-undang KPK yang secara tegas memberikan kewenangan kepada KPK untuk mencegah seseorang untuk pergi ke luar negeri.

Selain itu juga ada pasal 25 dan pasal 21 Undang-undang KPK. Pasal-pasal itu pada intinya menyatakan bahwa kepemimpinan KPK bersifat kolegial, namun KPK berwenang menerbitkan aturan internal untuk mengatur mekanisme tata pelaksanaan kerja KPK.

Ketentuan itu ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Pimpinan KPK nomor 33 tahun 2007 dan Surat Keputusan Pimpinan KPK nomor 447 tahun 2008 tentang Pembagian tugas Pimpinan.

Keputusan itu kemudian dituangkan dalam dituangkan lagi dalam bentuk prosedur operasional standar yang dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja kedeputian, direktorat, kesekjenan dan biro-biro di KPK.

"Jadi itu bukti pencekalan sudah sesuai dengan aturan," kata Rifai.

Menurut dia, Bibit pernah mengklarifikasi perubahan isi BAP itu kepada pihak kepolisian. Bibit meminta keterangan yang dia berikan seharusnya dituangkan apa adanya dalam BAP, tidak perlu diubah.

Menurut Rifai, upaya untuk mengubah BAP merupakan pelanggaran hukum. "Oleh karena itu kita kemarin melaporkan ke Itwasum (Inspektorat Pengawasan Umum Mabes Polri)," katanya.

Meski sudah menerima laporan , Itwasum tidak menyatakan perubahan BAP sebagai bentuk pelanggaran.

"Karena itu kita tidak percaya lagi mereka (polisi) bisa independen untuk menyelidiki dugaan kasus tersebut," kata Rifai menambahkan. Rifai juga menyesalkan terlambatnya penyerahan turunan BAP dari penyidik Polri ke pihak Bibit dan Chandra serta penasihat hukum mereka.

Menurut Rifai, penyidik Polri tidak segera menyerahkan BAP itu karena berkonsultasi dengan pimpinan mereka. "Ini kan sudah intervensi pimpinan ke penyidik dalam penyidikan," katanya.

BAP itu baru diterima Bibit dan Chandra serta pihak penasihat hukum pada pekan lalu. Padahal, seharusnya BAP tersebut sudah diterima pada 18 September 2009.(*)

Sumber: Antaranews.com

Foto: Vivanews.com

Disoal, Testimoni Jadi Alat Bukti

2009-10-12T23:47:00.000-07:00

13 Oktober 2009

JAKARTA - Tim pengacara dua pimpinan KPK mempertanyakan kembali digunakannya testimoni sebagai bukti terjadinya dugaan suap. Padahal, testimoni tidak dapat dijadikan bukti yang kuat untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. ’’Jika (testimoni) bisa menjadikan orang tersangka, buat saja testimoni untuk menjatuhkan seseorang,’’ ujar Ahmad Rifai, anggota tim pengacara dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, di Gedung KPK, Senin (12/10).

Padahal menurutnya, testimoni tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan sebagai tersangka. Setelah beredar testimoni Antasari Azhar, dokumen bertanggal 15 Juli 2009 berisi testimoni Ary Muladi dan adik Anggoro Widjojo, Anggodo, soal kronologi suap di KPK juga beredar.

Di dalam berkas itu tercantum tanda tangan kedua orang tersebut di atas materai. Pengakuan kronologi inilah yang menjadi pegangan Polri untuk menelisik dugaan suap di KPK. Menurut Rifai, hal ini sangat aneh. Hal ini menyusul, pihak Ary melalui pengacaranya, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan keterangan yang dibuat di dokumen itu tidak benar. ’’Perlu ditelusuri siapa pihak yang membuat testimoni,’’ ujarnya.(J13-62)

Sumber: suaramerdeka.com

Foto: hukumonline.com

Berkas Dikembalikan, Polisi Didesak SP3

2009-10-12T23:40:00.000-07:00

Senin, 12 Oktober 2009 19:46

JAKARTA - Desakan penghentian penyidikan dalam kasus penyalahgunaan wewenang dan dugaan suap yang melibatkan Wakil Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Chandra M Hamzah dan Bibit S Riyanto kembali muncul. Itu setelah adanya pengembalian berkas Chandra dari kejaksaan ke penyidik kepolisian.

"Kalau datanya kurang, (terbitkan) SP3 (surat perintah penghentian penyidikan) saja," kata Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko di Jakarta kemarin (11/10). Menurutnya, sulit mengadili dugaan suap jika alat buktinya kurang.

Dia mempertanyakan alasan jika penyidik tetap melanjutkan penyidikan, sebab saksi Ari Muladi, yang disebut menyerahkan uang ke pimpinan KPK, justru telah mencabut keterangannya. "Kalau suap tidak ada, tinggal (kasus) penyalahgunaan wewenangnya. Itu pun masih dipermasalahkan," katanya.

Danang mengatakan, polisi harus profesional dalam menyidik kasus Chandra dan Bibit. Artinya, harus didasari dengan alat bukti dan bukan karena kepentingan tertentu. "Kalau dihentikan, itu justru menyelamatkan institusi Polri," terang dia.

Seperti diketahui, Kejagung mengembalikan berkas Chandra ke polisi dengan alasan berkas belum lengkap. Kekurangan terletak pada pasal yang disangkakan, yakni Pasal 12 huruf (e) jo Pasal 15 UU Pemberantasan Tipikor. Pasal itu mengatur tentang pemerasan/penyuapan. "Ada unsur-unsur yang harus dipertajam, misalnya dilengkapi dengan alat bukti," kata JAM Pidsus Marwan Effendy. Selain pasal itu, Chandra juga disangka dengan Pasal 23 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 421 KUHP. Sementara berkas Bibit belum dilimpahkan ke kejaksaan.

Terpisah, Ahmad Rivai dari Tim Pembela Hukum KPK mengungkapkan, sejak jauh hari polisi tak layak melimpahkan kasus itu ke Kejagung. "Memang proses itu sangat dipaksakan. Kejagung harus menolak itu," katanya, kemarin.

Dia menambahkan, kejanggalan penanganan kasus yang melibatkan Chandra dan Bibit makin menyeruak. Idealnya dalam penanganan kasus pidana, tersangka diproses belakangan. Para saksi yang mengetahui kasus itu diperiksa terlebih dahulu. "Kenyataannya justru tidak. Pemeriksaan tersangka dituntaskan dulu baru menyelesaikan saksi," ujarnya.

Bahkan dalam pemeriksaan itu, Chandra juga mengajukan saksi ahli atas kasus yang membelitnya. "Belum sampai saksi ahli diperiksa, perkara sudah dilimpahkan. Ini menandakan bahwa rekayasa kasus tersebut sangat murni," ujar advokat muda tersebut.

Bagaimana dengan kasus suap yang ditudingkan kepada pimpinan KPK? Sejak awal, kata Rivai, Kabareskrim sudah berterus terang kepada pimpinan KPK bahwa mereka bersih dari aliran dana. "Tapi mengapa dia memaksakan menangani kasus ini. Ini berarti ada pernyataan bohong," tuding Rivai.

Karena yang disangkakan tidak beralasan, sudah selayaknya polisi mengeluarkan SP3. "Karena selama ini juga tidak ada bukti yang menguatkan tudingan tersebut," ujarnya. Apalagi menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, sebab pencekalan terhadap Anggoro Widjojo dan Djoko S Tjandra sudah mengacu kolegialitas pimpinan KPK.(jpnn)

Sumber: jpnn.com

Bibit dan Chandra Mengaku Tetap akan Kooperatif

2009-10-12T21:57:00.000-07:00

Senin, 12 Oktober 2009 , 21:41:00

JAKARTA- Meski tetap menilai tak jelas arah pemeriksaannya, Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah memastikan akan tetap memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Mabes Polri. Termasuk juga mendatangi Bareskrim untuk melapor diri, selepas dinyatakan sebagai tersangka atas kasus penyalahgunaan wewenang dan penyuapan. "Kamis nanti juga kita akan penuhi wajib lapor," kata pengacara Bibit-Chandra, Ahmad Rifai, Senin (12/10).

Ahmad Rifai tetap mempertanyakan langkah penyidik yang kerap berjanji akan memeriksa Bibit-Chandra, tapi saat pelaksanaannya, rencana itu digagalkan tanpa alasan jelas. Tindakan seperti ini, lanjut dia, diulangi saat kedua kliennya dipanggil Senin hari ini. Diakui, dia juga tengah menelusuri kebenaran informasi bahwa sebelum menetapkan Bibit-Chandra sebagai tersangka, Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD), sempat memaparkan kasusnya ke Presiden SBY.

Paparan tersebut berisi kronologi dan pengakuan (testimoni) Anggoro Widjojo dan Ary Mulady bahwa ada beberapa petinggi KPK menerima suap senilai Rp 5,15 miliar. Uang tersebut dikeluarkan dengan tujuan menghentikan penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan, yang diduga dilakukan Anggoro, selaku Direktur PT Masaro Radiokom. Yang jadi masalah, lanjut Ahmad Rifai, kenapa Presiden percaya begitu saja terhadap testimoni tertanggal 17 Juli 2009 itu.

Selayaknya, hal itu dikonfirmasi juga ke KPK sebagai pihak yang diadukan. KPK sendiri tak bisa proaktif, sebab jika mendatangi Presiden bisa disalahartikan tak independen. "Kami curiga ada motif dibuatnya kronologi. Mungkin terkait orang yang tengah dibidik KPK," ucapnya. Satu hal penting, selaku tersangka suap, Ary Mulady terus membantah kebenaran kronologi tersebut. Ary menyebutkan, uang suap milik Anggoro itu diberikan ke seorang pengusaha bernama Anto, yang mengaku dekat dengan petinggi KPK.

Anto sendiri kini tak jelas keberadannya. Seperti diketahui, pada tahap awal penyidikan, Bibit dan Chandra disangkakan pasal penyuapan, kemudian berubah jadi penyalahgunaan wewenang karena mencabut cekal terhadap Anggoro dan obligor BLBI Joko Tjandra. Sangkaan tersebut kini kembali berganti menjadi penyuapan. (pra)

Sumber: jpnn.com

Foto: kpk.go.id

KPK Minta Kompolnas Desak SBY Bentuk Tim Independen

2009-10-12T21:41:00.000-07:00

INILAH.COM, Jakarta - Kuasa hukum KPK kembali mendatangi Kompolnas. Kali ini, KPK meminta agar Kompolnas mendesak SBY membentuk tim independen mengusut penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kabareskrim Polri Susno Duadji dalam penetapan Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka.

"Kami meminta Kompolnas merekomendasi ke presiden untuk membuat tim independen," ujar tim pengacara KPK, Bambang Widjojanto di Gedung Kompolnas, Jakarta, Senin (12/10).

Menurut Bambang, pihaknya telah mengkritisi surat Irwasum karena ada beberapa poin yang masih mengandung masalah. Pertama, Irwasum melakukan pemeriksaan tanpa melibatklan orang yang melaporkan dalam hal ini kuasa hukum dari Chandara dan Bibit.

"Kedua, pemeriksaan yang dilakukan hanya satu pihak, padahal ada cukup banyak info di luar bareskrim yang bisa dijadikan bahan. Ketiga tidak melibatkan unsur-unsur yang di update dan potensi informasi yang tidak komprehensif. Contohnya surat tentang pertemuan Singapura yang dilakukan Kabareskrim terhadap Anggoro yang padahal saat itu Anggoro sudah menjadi DPO, harusnya ini bisa menjadi bagian," ungkapnya.

Dari berbagai hal itu, sambungnya, ada proses yang tidak sesuai dengan asas keseimbangan hukum. Kalau pemeriksaan dilakukan tanmpa asas tersebut, maka hasilnya pasti akan cacat. [mut]

Sumber: Inilah.com

Foto: kpk.go.id

Pengacara KPK Minta Susno Diusut Tim Independent

2009-10-12T21:33:00.000-07:00

Senin, 12 Oktober 2009 , 15:29:00

JAKARTA- Pengacara Wakil Ketua KPK (nonaktif) Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah tengah menyiapkan 7 nama anggota independen, untuk meneliti dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Polisi Susno Duadji. Rencananya, nama ketujuhnya akan diajukan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu (14/10).

Hal ini dikemukan Ahmad Rifai, salah satu anggota tim kuasa hukum Bibit-Chandra, saat bertemu wartawan di gedung KPK, Senin (12/10). Dijelaskan, tokoh yang akan diajukan ke Presiden diantaranya Sekjen Transparency International Indonesia (TII) Teten Masduki, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Assidiqqie, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana, dan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafi'i Ma'arif."

Kita juga sedang menjajaki kesedian seorang guru besar hukum pidana dari Universitas Diponegoro," ucap Ahmad Rifai, tanpa mau menyebut tokoh dimaksud. Adapun pembicaraan dengan Syafi'i Ma'rif akan dilakukan Senin malam ini. Ahmad Rifai memastikan, pengajuan 7 nama anggota tim independen tersebut sudah mendapat iZin dari SBY. "Kalau belum dapat lampu hijau dari istana, mana mungkin kita berani," katanya.

Tim independen bentukan pengacara Bibit-Chandra merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap hasil pemeriksaan Irwasum terhadap Susno, pekan lalu. Seperti diketahui, Irwasum menyimpulkan tak ada penyalahgunaan wewenang oleh Susno dalam penyidikan kasus suap maupun penyalahgunaan wewenang dalam pencabutan cekal terhadap Anggoro Widjojo maupun Joko Tjandra yang dilakukan Bibit dan Chandra. (pra)

Sumber: jpnn.com

KPK

2009-10-11T20:29:00.000-07:00

Senin, 05 Oktober 2009

Semua bermula di Hong Kong, kurang-lebih. Seorang teman yang telah menonton film baru sutradara Wong Jing mengingatkan: film I Corrupt All Cops (produksi 2009) menunjukkan bahwa bentrok antara komisi pemberantasan korupsi dan pejabat polisi bukan hanya cerita Indonesia.

Tentu saja I Corrupt All Cops bukan cukilan sejarah. Film ini menceritakan pergulatan beberapa petugas Independent Commission Against Corruption (ICAC) melawan sejumlah perwira polisi Hong Kong yang korup. Wong Jin berusaha untuk tak norak, kata teman itu, tapi filmnya akhirnya hanya menyajikan sepotong kisah yang disederhanakan.

Sejarah ICAC, yang didirikan pemerintah Hong Kong pada 1974, dan akhirnya jadi sebuah ikhtiar yang berhasil (dan dicontoh oleh Indonesia untuk membentuk KPK), memang bukan potongan-potongan cerita yang lurus.

ICAC mencatat prestasi ketika lembaga baru ini memenjarakan Peter Fitzroy Godber, perwira tinggi polisi yang tak bisa menjelaskan dari mana uang US$ 600 ribu ada di rekening banknya. Godber melarikan diri ke Inggris dengan bantuan rekan-rekannya. Dengan gigih, ICAC berhasil mengekstradisi sang buaya kembali ke Hong Kong. Ke dalam kurungan.

Tapi dengan segera HKPF, angkatan kepolisian kota itu, merasa terancam. Pada 28 Oktober 1977, beberapa puluh anggotanya menyerbu memasuki kantor ICAC. Ketegangan terjadi. Akhirnya kepala pemerintahan Hong Kong (dulu disebut "Governor") memutuskan untuk memberikan amnesti kepada hampir semua anggota polisi yang korup yang melakukan kejahatannya sebelum 1977. Wibawa ICAC pun merosot.

Tapi kemudian terbukti, kebijakan pemerintah berbuah. Sejak amnesti itu polisi Hong Kong memperbaiki diri. Bahkan HKPF membiarkan pembersihan besar-besaran dalam dirinya oleh ICAC pada 2008. Dari sini tampak, kekuasaan—apa pun asal-usulnya—tak pernah berada di sebuah ruang politik yang konstan.

Kekuasaan ICAC yang luas dan dijamin hukum tak dengan sendirinya lepas dari gugatan hukum. Wewenangnya untuk menyadap pembicaraan telepon tak selamanya direstui peradilan. April 2005, seorang hakim pengadilan distrik tak mau menganggap rekaman yang dihasilkan ICAC sebagai barang bukti. Alasan: tak ada prosedur yang legal yang mengatur penyadapan itu. Tiga bulan kemudian, seorang wakil hakim pengadilan distrik menganggap ICAC telah melanggar "secara terang-terangan" hak empat terdakwa, dengan memberikan tugas kepada seorang bekas tertuduh merekam percakapan mereka.

ICAC, sebagaimana KPK, tentu bisa mengatakan, dirinya adalah tanda keadaan genting. Ia tak akan ada seandainya polisi, jaksa, dan pengadilan bekerja penuh, sesuai dengan tugas mereka, seandainya mereka membangun sebuah situasi yang disebut "normal".

Tapi di Hong Kong sebelum 1980-an, sebagaimana di Indonesia sampai sekarang, korupsi menyakiti tubuh masyarakat di tiap sudut. Ada korupsi model Godber, yang mempergunakan kekuasaannya yang tinggi; ada yang dilakukan pemadam kebakaran yang memungut uang sebelum bertugas mematikan api; ada pula para pelayan rumah sakit yang di tiap sudut, dari ruang ke ruang, meminta uang.

Dalam situasi itu, kejahatan terbesar korupsi adalah menghancurkan "modal sosial"—sebuah sikap masyarakat yang percaya bahwa orang lain bukanlah buaya. Korupsi menyebabkan kepercayaan itu rusak. Ejekan yang memelesetkan singkatan ICAC (jadi "I can accept cash", atau "I corrupt all cops") adalah indikasi hancurnya "modal sosial". Negeri telah jadi sederet labirin yang membusuk.

Maka ICAC, terlebih lagi KPK, lahir dengan kekuasaan yang abnormal: ia mekanisme penyembuhan yang juga sebuah perkecualian. Kekuasaannya lain dari yang lain. Wewenang KPK bahkan lebih besar ketimbang ICAC. Di Hong Kong komisi itu tak punya wewenang menuntut. Di sini, KPK mempunyainya.

KPK juga tak hanya harus bebas penuh dari dikte kekuasaan mana pun. Di Hong Kong, ICAC bekerja secara independen namun bertanggung jawab kepada "Chief Executive", yang dulu disebut "Governor". Di Indonesia, KPK tak bertanggung jawab kepada Presiden.

Keluarbiasaan itu mungkin kini tak hendak dibicarakan. Tapi mungkin tak bisa dilupakan: keadaan yang melahirkan kekuasaan sebesar itu ibarat (untuk memakai kata-kata Agamben) "daerah tak bertuan antara hukum publik dan fakta politik". Dengan kata lain, kekuasaan itu lahir dari kehendak subyektif yang menegaskan kedaulatan.

Tapi pada akhirnya kedaulatan itu bertopang pada legitimasi yang contingent. Tak ada dasar yang a priori yang membuat kedaulatan itu, dan para pemegang kekuasaan istimewa itu, datang begitu saja.

Dengan kata lain, di "daerah tak bertuan", kekuasaan justru semakin perlu pembenaran. Apalagi kekuasaan yang diperoleh ICAC dan KPK bersifat derivatif: bukan datang dari pilihan rakyat—sumber mandat sebuah demokrasi—melainkan dari badan-badan yang dipilih rakyat. Ia terus-menerus butuh pihak di luar dirinya. Ia butuh sekutu, dengan segala risikonya. Bahwa tugas ICAC maupun KPK merupakan tugas luhur yang mengatasi kepentingan sepihak, tak berarti politik ("the political") berhenti. Kekuasaan selalu ada bersama resistansi terhadap dirinya.

Maka konflik bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Sengketa bahkan bisa lebih panjang ketimbang sebuah cerita film Hong Kong. Adegannya mungkin kurang brutal dan dramatis, tapi akan ada korban manusia yang bersalah atau tak bersalah. Sebab, di "daerah tak bertuan", perjuangan melawan korupsi adalah perebutan tiap jengkal ruang strategis yang tersedia. Tiap benteng harus dikuasai, bukan dikosongkan. Tiap langkah adalah kesetiaan, dengan kegemasan, tapi juga dengan organisasi yang dipersiapkan untuk perang 100 tahun.

Goenawan Mohamad

Teks dan foto: Tempo Interaktif

Susno Lolos Sanksi, Polri Gagal Mereformasi Diri

2009-10-09T00:00:00.000-07:00

Kamis, 8 Oktober 2009

JAKARTA- Kepala Bagian Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisaris Jenderal Susno Duadji dinyatakan tidak terbukti melanggar ketentuan kode etik profesi, disiplin maupun pidana, pada proses penerbitan surat rekomendasi (keterangan), dalam kasus Bank Century.

Hal tersebut disampaikan Ispektur Pengawasan Umum (Irwasum ) Polri, Komisaris Jenderal Jusuf Manggabarani di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan kemarin (Rabu, 7/10). Menurut Jusuf, keterangan resmi ini ditetapkan berdasarkan hasil penyelidikan dan pengumpulan informasi serta keterangan dari pihak yang terkait, termasuk Susno Duadji. Dari hasil penyelidikan tersebut, sambung Jusuf, tidak ditemukan indikasi atau dugaan melakukan intervensi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku Kabareskrim Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum melakukan penyidikan. Karena KPK sendiri dinilai tidak memiliki bukti-bukti yang kuat untuk menjadikan Susno sebagai tersangka. "Oleh karena itu, sangatlah tidak logis apabila Polri menonaktifkan Komjen Susno Duadji dari jabatan Kabareskrim Polri," ujarnya.

Jusuf menjelaskan, penyelidikan dugaan penyalahgunaan wewenang, suap dan pemerasan oleh Susno Duadji ini berawal dari surat pengaduan masyarakat yaitu kuasa hukum dua orang Wakil Ketua KPK non aktif, Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, serta sebuah LSM.
LSM yang dimaksud adalah Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) melalui ketuanya Boyamin Saiman, yang melapor pada 11 September 2009 tentang dugaan pelanggaran kode etik profesi. Dan dua orang kuasa hukum KPK, masing-masing Ahmad Rivai yang melayangkan surat tentang dugaan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan oleh Kabareskrim Komjen Susno Duadji, pada 28 September 2009.

MAKI, tambah Jusuf, melaporkan Susno Duadji kepada Kepala Divisi Propam Polri, bernomor 29/MAKI/ix/2009 menyatakan, bahwa dua buah surat rekomendasi yang dikeluarkan Kabareskrim dalam menangani kasus Bank Century, bukanlah tugas kepolisian. Sementara laporan tim pembela KPK terhadap Susno ditujukan kepada Kapolri, dan diterima Irwasum dan Kadiv Propam, yang berisi tentang penyalahgunaan wewenang berupa penggunaan fasilitas negara utnuk kepentingan pribadi, mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah atau memaksa penyidik terkait dengan testimony Antasari Azhar, untuk penetapan tersangka Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah, tidak memberikan turunan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) untuk kepentingan pembelaan walaupun telah diminta oleh tersangka atau kuasa hukumnya. Selain itu, pernyataan "cicak kok melawan buaya" merupakan gambaran bahwa Polri adalah buaya yang bisa menghalalkan segala macam cara untuk memangsa buruannya, tanpa mengindahkan nilai-nilai kesusilaan.

"Atas pelanggaran tersebut, mereka meminta penonaktifan Komjen Susno Duadji dan segera digelar sidang, baik sidang disiplin maupun kode etik profesi untuk Kabareskrim Polri," kata Jusuf membacakan petikan laporan pengacara KPK.

Dalam paparannya, Irwasum mengurai kekisruhan dengan merunut kronologis kasus yang dimulai dari penyidikan kasus Bank Century atas laporan Bank Indonesia tertanggal 25 November 2008 yang ditangani Direktorat II Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri. Penyidikan tersebut diwarnai peristiwa penolakan pencairan uang sebesar 18 juta dolar AS, milik Budi Sampoerna yang sudah diinvestasikan di Bank Century. Karena ditolak, bos PT Lancar Sampoerna Bestari ini mengirim surat kepada Kabareskrim Polri, Komjen Susno Duadji.

Susno pun mempertemukan Budi Sampoerna denagn Bank Century untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dalam pertemuan itu, Direksi Bank Century menjelaskan bahwa kasus Bank Century sedang ditangani Polri. Oleh karena itu, Bank Century memerlukan klarifikasi dari Bareskrim Polri, bila Budi Sampoerna mau mencairkan uangnya.

Direksi Bank Century itu mempertanyakan, apakah dana milik Budi Sampoerna termasuk dalam lingkup kasus yang melibatkan Robert Tantular atau tidak. Dengan kata lain, Bank Century meminta surat klarifikasi dari Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa uang yang ditarik tidak terkait dengan proses penyidikan.

Permintaan Bank Century pun dikabulkan Kabareskrim, dengan membuat dua buah surat, yang pertama nomor R/217/IV/2009/Bareskrim tertanggal 7 April 2009, dan surat kedua dikeluarkan 17 April 2009 bernomor R/240/IV/2009/Bareskrim, yang menyatakan bahwa uang sebanyak 18 juta dolar AS itu sudah tidak ada permasalahan lagi. Surat kedua itu muncul, karena setelah dikirim surat keterangan atau rekomendasi Kabareskrim tersebut, pihak Direksi Bank Century kembali bertanya kepada Kabareskrim, tentang jumlah dana milik Budi Sampoerna yang dinyatakan sudah tidak ada masalah lagi. Surat kedua itu berisi penjelasan bahwa dana deposito sebesar 18 juta dolar AS milik PT Lancar Sampoerna Bestari, saat ini sudah tidak ada permasalahan lagi.

"Oleh karena itu, permasalahan yang berkembang di masyarakat tentang adanya dugaan suap dalam penerbitan surat keterangan atau rekomendasi Kabareskrim tidak terbukti," tegas Jusuf. Irwasum juga menjawab usulan penonaktifan Komjen Susno Duadji dari jabatan Kabareskrim, yang dilontarkan pengacara dua pimpinan non aktif KPK dengan hasil penyelidikan tersebut.

Menurut Jusuf, dari hasil penyelidikan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan adanya intervensi dan penyalahgunaan wewenang serta dugaan suap, baik dalam proses penyidikan terhadap Bibit S Rianto maupun Chandra M Hamzah. Mengenai pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan wewenang, Irwasum menjabarkan bahwa penetapan status saksi dan tersangka dilakukan setelah dilaksanakan koordinasi atau gelar kasus secara internal antara Direktur III Tipikor Bareskrim Polri, Kepala Unit dan tim penyidik serta terkait, serta keterangan ahli dari Ilmu Hukum Pasca Sarjana UI, Prof. DR. Indrianto Senoadji.

Setiap koordinasi atau gelar perkara internal oleh penyidik, tambah Jusuf, dilaporkan Komjen Susno kepada Kapolri dalam bentuk paparan yang dihadiri Wakapolri, Kabareskrim, Kadiv Binkum, Dir III Bareskrim dan penyidik dengan kesimpulan bahwa kasusnya ditingkatkan ke penyidikan, dan ditetapkan bahwa tersangkanya Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah.
Dari gambaran proses penyidikan tersebut, baik penetapan para saksi maupun tersangka dalam kasus penyalahgunaan wewenang oleh beberapa pimpinan KPK sepenuhnya diputuskan atau ditetapkan oleh penyidik.

"Jadi, tanpa intervensi (campur tangan) Komjen Susno Duadji sebagai Kabareskrim Polri," tegasnya.

Meski penyelidikan yang digelar untuk menjawab laporan atau pengaduan MAKI dan pengacara KPK terhadap Susno ini dinyatakan selesai, namun Jusuf berjanji akan kembali mengelar penyelidikan, jika ada pihak-pihak yang masih ingin melaporkan atau mengajukan pengaduan. "Saya ini kan membantu Kapolri dalam melayani masyarakat. Kalau memang ada yang melapor lagi ya kita layani. Tapi ya saya minta penjelasan dulu dong dari melaporkan," tandasnya.

Polri Belum Mereformasi Diri

Keputusan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri bahwa Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Susno Duadji, terbukti tidak bersalah, mendapat tanggapan keras dari Tim Pengacara KPK. Koordinator Tim Pengacara KPK Bambang Widjojanto menyatakan kekecewaan.

Menurut Bambang, keputusan Irwasum yang disampaikan oleh Komjen Jusuf Manggabarani di Mabes Polri, Jakarta, yang intinya "membenarkan" langkah Susno tersebut membuktikan bahwa Polri belum mereformasi dirinya. "Padahal ketika Itwasum Mabes Polri memeriksa Susno, itu menjadi moment penting untuk membuktikan bahwa Polri sudah melakukan reformasi. Ternyata, tidak sama sekali," ungkapnya.

Keputusan tidak bersalah serta pernyataan bahwa KPK tidak punya bukti kuat atas pelanggaran yang dilakukan Susno, menjadi salah satu alasan bahwa Polri belum reformis. "Bagaimana mungkin keputusan keluar, sementara saksi (yang melaporkan, red) belum dipanggil untuk memberikan kesaksian dan bukti-bukti. Kok tiba-tiba dikatakan tidak punya bukti," kata Bambang.

Seharusnya, lanjut Bambang, pemeriksaan melibatkan saksi atau pelapor untuk mendapatkan keterangan dan bukti-bukti yang yang dibutuhkan. "Ini kan tidak. Kami tidak dipanggil untuk memberikan itu. Hukum itu ada aturannya. Saksi atau pelapor mutlak harus dipanggil untuk memberikan kesaksian dan menunjukan bukti-bukti," tegasnya.

Bambang menambahkan, pemeriksaan atas Susno Duadji yang dilakukan Irwasum tak lebih dari sebuah formalitas belaka. Terlebih pemeriksaan itu dilakukan secara tidak transparan. Tim Pengacara KPK, lanjut Bambang, akan melakukan langkah hukum lain atas putusan tersebut. Namun, Bambang belum menyatakan langkah apa yang akan dilakukannya nanti. "Kita tunggu dan pelajari dulu. Langkah berikutnya pasti ada," pungkasnya.

Sementara itu, pengacara KPK lainnya, Achmad Rifai, meminta agar dibentuk tim independen untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap Susno. "Kalau memang betul Pak Susno tidak terbukti bersalah, perlu dibentuk tim independen," kata Achmad Rifai, kepada wartawan, kemarin.

Susno, kata Rifai, jelas-jelas menemui buron KPK, Anggoro Widjojo di Singapura. Anggoro ditetapkan sebagai buron per 7 Juli, sedang Susno menemui Anggoro tiga hari setelahnya yaitu pada tanggal 10 Juli.

"Dari situ saja, sudah jelas bahwa Susno melakukan kesalahan. Pimpinan KPK pernah mengirimkan surat ke Bareskrim dan Kapolda, bahwa jika hendak menemukan DPO (Daftar Pencarian Orang, Red) harus melaporkan kepada KPK. Dan Susno bertemu Anggoro tidak lapor lebih dulu ke KPK. Itu sudah sangat jelas," tegasnya.

Rifai menambahkan, dari awal pihaknya meminta agar proses pemeriksaan Susno dilakukan secara transparan, agar kejadian seperti ini tidak terjadi. "Perlu dilakukan secara terbuka dan tidak tertutup. Agar pemeriksaan berjalan bersih dan tidak ada dusta," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Junto, ketika dikonfirmasi menyatakan tidak kaget dengan keputusan Irwasum tersebut. "Dari awal kami sudah menduga bahwa Polri pasti akan membela anggotanya dalam hal ini Susno Djuadji. Jadi keputusan Irwasum bahwa Susno tidak bersalah, bukan hal sesuatu mengagetkan bagi kami," kata Emerson dibalik gagang telepon, kemarin. Sama seperti Bambang, Emerson juga menilai bahwa selama pemeriksaan terhadap Susno dilakukan secara tertutup, maka selama itu pula pemeriksaan hanya sebuah formalitas belaka. (atm/fan/jpnn)

Sumber: Radar Tarakan

Double standards of Indonesian police

2009-10-08T02:10:00.000-07:00

By Answer C. Styannes

Jakarta, Indonesia — Two vice chairmen of Indonesia’s Corruption Eradication Commission are under police investigation for alleged abuse of authority. Yet lawyers and activists have widely criticized the investigation of Chandra M. Hamzah and Bibit Samad Riyanto, suggesting the two are being persecuted because the police hope to weaken the commission and undermine its effective anti-corruption efforts.

Rivalry between the two law enforcement institutions surfaced in July 2009, when the commission began investigating the national police’s chief detective, Commissioner General Susno Duaji, for allegedly using his power to force Bank Century to return a large amount of deposited funds to their owner unlawfully. In return, it is alleged, Duaji received 10 billion rupiah (US$1.06 million).

The commission’s investigation of Duaji is widely believed to have triggered the police investigation into the alleged abuse of power by the two commissioners. This view is strengthened by the fact that the police charge was inconsistent and apparently fabricated – the police first said that the commissioners were involved in bribery but later said it was abuse of power.

This lack of professionalism is not new among Indonesia’s police. In this case the police reprisal against the anti-corruption commission was on the national level, but such behavior also prevails at the grassroots level.

For example, a case came to light recently in which an underage girl was raped by a 40-year-old man. Her family filed a complaint with the Jakarta police, but no proper inquiry was conducted. Worse, after her family found the perpetrator and brought him to the police station, instead of detaining him the police released him, citing lack of evidence.

In cases such as torture and other police abuses, victims are often reluctant to complain to the police because they are asked to provide witnesses and other evidence. As police torture and abuses take place in a closed setting, it is hard to fulfill such requirements.

The only witnesses in a torture case are the police officers themselves. It would be rare for an officer to testify against his colleagues and support the victim’s complaint.

The police are guilty of negligence in some cases, and abuse of power in others, as is evident from the different handling of the cases involving the commissioners and the young rape victim. While the police acted swiftly to investigate the commissioners, they neglected their duty concerning the young girl.

These are common problems reflecting the lack of professionalism within Indonesia’s police force. The police often fail in their duty. When they are supposed to respond quickly, they are often overly cautious. And when conditions require that they react with care, rash measures are taken.

Professionalism in the police force is important, as it is closely related to human rights enforcement. It is a police obligation to protect human rights. An unprofessional police force can impede people’s access to justice, as it is the only institution with the authority to handle almost all criminal cases.

Furthermore, instead of implementing their slogan "to serve and protect," Indonesia’s police have caused distrust in people about law enforcement. As a famous cynical saying goes, "Complaining to the police about your lost chicken will only cause you to lose your goat." This describes the state of policing in Indonesia.

Distrust toward the police can lead to social unrest if people start taking the law into their own hands, as was seen recently in Pelalawan, Pekanbaru when angry residents attacked a red light district, smashing property and setting fire to buildings.

If the police could so hastily launch an investigation into the two commissioners who threatened them, they should be able to quickly launch their own internal reforms, as misconduct within the force in the long term is a much bigger threat to the cause of law enforcement they are pledged to protect.
--
(Answer C. Styannes is a research associate at the Community Legal Aid Institute in Jakarta, Indonesia. She is currently studying in the Faculty of Law at the University of Indonesia, majoring in constitutional law. Her work focuses on issues of constitutional law, judicial and legislative reforms, labor laws, and civil and political rights).

Sumber: UPI Asia.com

Membela KPK, membela Indonesia

2009-10-08T01:17:00.000-07:00

Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menghadapi serangan hebat dari koruptor dan buaya-buaya pelindung koruptor di lembaga penegak hukum lain. Dua Pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah telah dijadikan tersangka oleh kepolisian atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Tuduhan polisi terhadap kedua pimpinan KPK tersebut sangat diada-adakan dan tidak pada tempatnya.

Banyak pihak meyakini tindakan kriminalisasi wewenang KPK oleh Polisi merupakan bagian dari skenario besar koruptor untuk melemahkan KPK. Keyakinan tersebut diperkuat oleh banyaknya indikasi adanya rekayasa mulai dari penetapan kedua pimpinan KPK sebagai tersangka yang sangat dipaksakan, penonaktifan Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah sebagai pimpinan KPK, penerbitan Perppu No. 4 Tahun 2009 yang kontroversial, hingga penetapan tiga orang Plt. Pimpinan KPK yang kualitasnya jauh dari harapan publik.

Mari kita sama-sama mengawasi proses hukum terhadap kedua pimpinan KPK nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah agar berjalan sesuai prosedur hukum yang semestinya. Mari kita beri dukungan kepada perjuangan KPK melawan para buaya koruptor yang melakukan serangan balik dengan sangat ganas dan buas. Mari kita lawan upaya mengkriminalisasikan wewenang KPK dan pelemahan KPK oleh penegak hukum yang sudah terjangkit virus korupsi.

Selamatkan KPK, Selamatkan Indonesia!

Tenggat Waktu Habis, Bibit dan Chandra Harus Dibebaskan

2009-10-07T02:25:00.000-07:00

Rabu, 07 Oktober 2009 20:42 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta - Tim pembela KPK Alexander Lay meminta agar penyidikan kasus penyalahgunaan wewenang yang dituduhkan kepada dua pimpinan KPK, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto, harus segera dihentikan. Ia menagih janji Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri di depan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang menyatakan akan menuntaskan kasus tersebut dalam waktu satu minggu. "Janjinya Kapolri harus ditepati," kata Alex saat dihubungi, Rabu (07/10).

Kapolri menyatakan hal itu pada 28 September lalu saat dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla ke Istana wapres. Hingga hari ini berarti tenggat waktu tersebut telah terlewati. Ia juga menyesalkan penyidikan kasus penyalahgunaan wewenang tersebut yang begitu lama. "(Kasus) Susno bisa sedemikian cepat kenapa kasus Chandra dan Bibit bisa begitu lama," katanya.

Lebih lanjut, Alex mendesak jika memang tida ditemukan bukti dalam kasus tersebut maka Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) harus segera dikeluarkan. Menurutnya, tidak ada pasal legal formal yang dituduhkan ke Bibit dan Chandra mengenai penyuapan.

"Itu hanya rumor dan gosip, tidak ada itu penyuapan secara legal formal," katanya. Ia menduga hal itu sengaja dihembuskan untuk membunuh karakter dua pimpinan KPK tersebut.

Kemudian, Alex juga meragukan independensi Inspektorat Pengawas Umum POLRI dalam menyidik dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Kabareskrim Susno Duadji.

"Prosesnya sangat cepat, sangat terburu-buru. Kami menilai perlu keterlibatan pihak yang lebih independen," kata Alex.

Menurutnya, kesimpulan atas kasus tersebut hanya diperoleh sehari setelah laporan mereka disampaikan ke Irwasum. Hingga saat ini, pengacara KPK belum menerima laporan resmi hasil investigasi Irwasum. Pengacara KPK, kata dia, ingin mengetahui secara komprehensif mengapa argumen-argumen mereka yang menyatakan bahwa Susno menyalahgunakan wewenang ditolak.

Susno Duadji dinilai menyalahgunakan wewenang dalam penyidikan yang menetapkan dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto menjadi tersangka. Keduanya, dijadikan tersangka juga atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan kasus korupsi PT Masaro Radiokom.GUNANTO E S

Sumber: Tempo Interaktif

Foto: Hukumonline

KPK: AWAL YANG KURANG BAGUS

2009-10-07T01:52:00.000-07:00

(Disalin dari catatan Trimoleja D. Soerjadi dengan judul yang sama di facebook tertanggal Rabu 7 Oktober, pukul 13.41)

Kemarin Presiden SBY telah mengambil sumpah & melantik tiga orang Plt Pimpinan KPK untuk mengganti kekosongan pimpinan KPK yang terjadi karena Ketuanya dan dua Wakil Ketuanya, yakni Antasari Azhar, Chandra M Hamzah & Bibit Samad Riyanto telah dijadikan tersangka oleh Mabes Polri, sehingga sesuai ketentuan mereka telah diberhentikan sementara oleh Presiden. Ketiga orang Plt Pimpinan KPK tersebut adalah Tumpak H Panggabean, Waluyo & Mas Ahkmad Santosa.

Penunjukan tiga orang Plt pimpinan KPK tersebut didasarkan atas terbitnya Perppu no. 4/2009 yang kontroversial. Memang menerbitkan Perppu merupakan prerogatif Presiden, tetapi hal itu menjadi kontroversial ketika SBY menerbitkan Perppu tersebut dengan melanggar UU karena pasal 33(1) UU KPK menentukan bahwa dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK, Presiden mengajukan calon pengganti kepada DPR. Ketentuan inilah yang dilanggar SBY. Dengan menerbitkan Perppu tadi Presiden pada dasarnya telah memberikan kewenangan kepada dirinya sendiri untuk menunjuk & mengisi lowongan tadi. Ini tentu sangat berbahaya karena dengan cara itu SBY bisa mengintervensi & melemahkan kemandirian KPK yang dijamin pasal 3 UU KPK.dengan cara menunjuk orang-orang pilihannya sendiri sebagai Plt pimpinan Pimpinan sementara KPK.

Hal lain yang menjadi sumber kontroversi adalah alasan diterbitkannya Perppu. Meskipun Presiden wenang dalam keadaan genting yang mendesak menerbitkan Perppu, persoalannya adalah apakah benar adanya kekosongan pimpinan KPK dapat dikualifikasikan sebagai keadaan genting yang mendesak. Kenyataan bahwa tim 5 yang dibentuk diberi waktu satu minggu untuk merekomendasikan 3 nama calon pengganti pimpinan KPK kepada SBY, menafikan adanya keadaan genting yang mendesak. Setelah itu ketika SBY kembali dari lawatannya keluar negeri, ia tidak segera melantik ketiga orang tersebut karena SBY langsung ke Padang meninjau musibah gempa bumi hebat yang menimpa saudara saudara kita di Sumatera Barat. Artinya hampir dua minggu setelah Perppu diterbitkan, lowongan pimpinan KPK baru diisi. Lalu di mana keadaan genting yang memaksa yang dijadikan justifikasi menerbitkan Perppu tersebut ?

Karena reaksi keras publik, SBY kemudian menerbitkan Keppres menunjuk & membentuk tim terdiri atas 5 orang yakni Widodo AS (Menko Polhukam), Andi Mattalatta (Menkum & HAM), Adnan Buyung Nasution, Todung Mulya Lubis & Taufikkurrahman Ruki. Tim inilah yang diserahi tugas untuk menyeleksi & merekomendasikan kepada Presiden nama tiga orang untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK. Dan tiga orang yang direkomendasikan tim 5 tersebut di atas yang akhirnya dilantik SBY. Jadi SBY akhirnya urung menunjuk langsung sendiri tiga orang untuk mengisi kekosongan pimpinan KPK.

Apakah ini pertanda baik bahwa Pimpinan KPK yang sekarang sudah lengkap 5 orang akan mandiri dan bisa tegas tanpa tebang pilih memberantas korupsi ?. Belum tentu. Batu ujian yang akan menjadi tolok ukur apakah KPK serius & mampu memberantas korupsi, antara lain adalah bila bisa menuntaskan sampai ke Pengadilan Tipikor dan dijatuhinya pidana semua orang yang terlibat dalam skandal yang diungkap Agus Condro, dan skandal Bank Century. Dua kasus ini menjadi sorotan luas publik. Kasus Agus Condro sudah terang benderang sehubungan dengan aliran dana yang diungkap olehnya telah diterima sejumlah anggota DPR sewaktu pemilihan Deputi Gubernur BI Miranda Gultom karena didukung hasil investigasi PPATK. Tetapi mengapa kasus ini sekian tahun macet tidak jelas juntrungnya ? Skandal Bank Century adalah batu ujian lainnya. Kasus ini kasus besar & berat karena diduga kuat adanya keterlibatan buaya di situ.

Ada masalah kontroversial lain dalam penunjukan tiga oarang Plt pimpinan KPK yang baru dilantik SBY. Pasal 29 hruf e UU KPK menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai pimpinan KPK setinggi-tingginya berusi 65 tahun. Tumpak H Panggabean (THP) yang lahir tahun 1943 telah melampaui usia itu. Mengapa meskipun demikian ia tetap diangkat ? Pengangkatannya jelas-jelas melanggar UU. Mengapa ia bisa lolos ? Menurut yang diberitakan majalah TEMPO, hal itu dikarenakan Menkum & HAM Andi Mattalatta ngotot minta agar yang bersangkutan tetap direkomendasikan kepada SBY meski ia tahu THP tidak memenuhi syarat ditinjau dari sisi usia. Ada apa di balik kengototan ini ? Ini sungguh tragis & ironis sekali. Seorang Menteri HUKUM & HAM yang seharusnya bisa menjadikan dirinya contoh & panutan bagi segenap lapisan masyarakat bagaimana siapapun juga harus taat hukum, justru entah untuk kepentingan apa dengan sadar & sengaja justru telah memberi contoh buruk melanggar undang undang. Mudah mudahan THP bukan kuda Troya yang dikhawatirkan Teten Masduki sengaja disusupkan Pemerintah untuk lebih lanjut mengobrak abrik & membusukkan KPK.

Singkat kata : (1) Terbitnya Perppu yang kontroversial, (2) Penunjukan 3 orang Plt pimpinan KPK oleh SBY yang melanggar pasal 33(1) UU KPK & (3) Penunjukan THP sebagai Plt pimpinan KPK yang melanggar pasal 29 huruf e UU KPK, jelas merupakan awal yang kurang bagus bagi KPK yang sekarang dipimpin oleh THP sebagai Plt Ketua KPK. Hanya kinerja KPK ke depan yang lebih bagus dan spektakuler dibandingkan dari sebelumnya, yang akan bisa membuktikan dan meyakinkan rakyat bahwa THP bukan kuda Troya. Semoga.

Naskah & foto: facebook Trimoelja D Soerjadi

Terpilihnya Tumpak Cs Bisa Lemahkan Penindakan KPK

2009-10-06T23:47:00.000-07:00

Rabu, 7 Oktober 2009 - 13:16 wib
Lusi Catur Mahgriefie - Okezone

JAKARTA - Kuasa hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah menilai ada unsur melemahkan bidang penindakan KPK, di balik peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang pelaksana tugas (plt) pimpinan sementara Komisi itu.

Demikian disampaikan salah satu kuasa hukum Bibit dan Chandra, Bambang Widjojanto saat dihubungi okezone, Rabu (7/10/2009).

"Tiga orang diberhentikan yaitu Antasari, Bibit, dan Chandra, sementara ketiganya yang punya background dari penindakan," ujarnya.

Kemudian, lanjutnya, berdasarkan Perppu itu terpilih tiga orang pimpinan KPK sementara. Tapi hanya satu yang memiliki background penindakan.

"Hasil Tim Lima, yang punya background penindakan hanya Tumpak (Hatorangan Panggabean). Artinya jangan-jangan ada tujuan untuk melemahkan penindakan di KPK," tandas dia.

Sejak awal, Bambang beserta kelompok advokat dan rekan-rekan LSM bidang hukum tidak menyetujui adanya Perppu Plt KPK. Begitu pula Bibit dan Chandra.

Mereka mempertanyakan penafsiran Pasal 21 ayat (5) UU KPK tentang pimpinan kolektif di KPK. Dalam ayat itu hanya disebutkan bahwa pemimpin KPK bekerja secara kolektif tanpa menyebutkan jumlah anggota pimpinannya.

Hal tersebut di atas hanya satu di antara tiga alasan mereka menentang Perppu Plt KPK. Penentangan ini bahkan akan mereka sampaikan ke Mahkamah Konstitusi.

"Sejak awal tidak setuju dan tiga alasan yang dipersoalkan. Pertama, terkesan ada kepentingan memaksa dan terlalu mengada-ada," ungkapnya.

Kedua, Perppu mengambil alih kewenangan DPR karena seperti diketahui yang harus memilih itu DPR bukan Presiden melalui Tim Lima.

Kemudian ketiga, terkait tiga plt pimpinan sementara KPK di mana hanya satu orang yang memiliki background penindakan yakni Tumpak. Sementara Waluyo dan Mas Achmad Santosa tidak.

Hingga kini, tambah Bambang, pihaknya masih mengkaji rencana untuk mendatangi MK. (lsi)

Sumber: Okezone

Buku: Jangan Bunuh KPK

2009-10-06T02:45:00.000-07:00

Jangan Bunuh KPK

Item Specifics : Non-Fiksi

Author : Kumpulan Naskah Kompas ,

Category : Sosial, Politik, Budaya

Publisher : Penerbit Buku Kompas, Jakarta, Indonesia

Pages : 324

ISBN : 979-709-442-3

Language : Bahasa Indonesia

Format : Softcover

Publication Year : 2009

Seorang petinggi negeri ini marah kepada KPK. Ia ingin kepemimpinan KPK berantakan dan menjadikan pimpinan komisi itu sebagai tersangka, bahkan masuk penjara. Rumor itu tampaknya mulai mewujud. Dua Wakil Ketua KPK,Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang. Inikah akhir cerita KPK di negeri ini?

Sepak terjang KPK selama ini membuat ciut nyali para koruptor. Satu persatu pelaku korupsi diadili dan dijatuhkan hukuman penjara. Tindakan KPK yang dianggap sebagai "Superbody" ini membuat gerah para koruptor lainnya. Sehingga mereka berusaha menyerang balik dan melakukan perlawanan terhadap usaha pemberantasan korupsi. Kewenangan KPK mulai dipersoalkan, mulai dari kewenangan penyadapan, supervisi penanganan korupsi, sampai perilaku pejabat KPK. Malangnya, kasus Antasari Azhar semakin mengeruhkan KPK, sehingga ada "gerakan" membunuh KPK. Adakah usaha mereka untuk melenyapkan KPK akan berhasil?

Teks dan gambar: Buku135

Pencekalan Bibit dan Chandra Berlebihan

2009-10-06T00:42:00.000-07:00

Proses persetujuan surat pencekalan di Kejaksaan begitu cepat, langsung disetujui.

Dua pimpinan KPK non-aktif Bibit Samad Samad Rianto dan Chandra Hamzah resmi dicekal untuk jangka waktu setahun ke depan. Mereka tak bisa bepergian ke luar negeri. Pencegahan ke luar negeri itu disayangkan tim pengacara. Alexander Lay, pengacara Bibit dan Chandra menilai pencegahan itu berlebihan. Sebab, selama ini Bibit dan Chandra terus memenuhi panggilan Mabes Polri. Kewajiban melaporkan diri pada hari-hari tertentu juga dipenuhi.

Ditambahkan Alex, kedua kliennya tak berniat melarikan diri ke luar negeri atau menghilangkan barang bukti. Apalagi, sangkaan kepada Bibit dan Chandra adalah penyalahgunaan wewenang, bukan tindak pidana korupsi. Ironisnya, sangkaan penyalahgunaan terhadap keduanya terbit karena menetapkan status cegah kepada dua pengusaha, Anggoro Widjojo dan Joko Tjandra. "Itu langkah yang berlebihan. Selama wajib lapor mereka selalu datang," ujarnya.

Alex juga menilai Mabes Polri juga tidak responsif terhadap keberatan yang dilayangkan tim penasihat hukum keduanya. Alex juga menyitir perkataan seorang petinggi lembaga negara bahwa proses penyidikan yang dilakukan terhadap kliennya tidak benar. Dengan begitu, Mabes telah menunjukan sikap arogan. "Justru tidak merespons itu, tidak melakukan review. Justru melakukan langkah cekal. Ini menunjukan arogansi," ujarnya. Alex malah meminta agar polisi menghentikan penyidikan kliennya.

Harapan Alex agar penyidikan perkara kliennya dihentikan dan surat cegah dicabut tampaknya sulit terwujud. Pasalnya, Jaksa Agung Hendarman Supandji memastikan bahwa surat cegah sudah dilayangkan ke Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat cegah itu dimintakan Mabes Polri.

Menurut Jaksa Agung, surat pencegahan itu diterima Kejaksaan pada Kamis pekan lalu. Hanya berselang beberapa saat, Jaksa Agung langsung meneruskan permintaan cegah itu kepada Jaksa Agung Muda Intelijen, Iskamto. Sehari kemudian, Iskamto, menandatangani, dan meminta agar surat segera dikirimkan ke Ditjen Imigrasi. Surat cegah tersebut, jelas Hendarman, sudah diteruskan ke Imigrasi sejak Jum’at (02/10) pekan lalu. "Cekalnya satu tahun," kata Hendarman.

Bersamaan dengan surat perintah cekal itu, Kejaksaan menerima pelimpahan berkas tahap pertama atas nama Chandra M Hamzah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Didiek Darmanto, pasal yang disangkakan kepada Chandra adalah Pasal 23 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 421 KUH Pidana. Chandra juga dituduh melanggar Pasal 12 huruf e jo Pasal 15 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal itu, kata Didiek, tertera dalam berkas yang diterima Kejaksaan.

Hingga Jum’at siang pekan lalu, hanya berkas Chandra yang diterima Kejaksaan Agung. Berkas atas nama Bibit masih ada di Mabes Polri.

Setelah diterima oleh Kejaksaan Agung, sambung Didiek, merujuk kepada KUHAP berkas akan diteliti oleh tim jaksa peneliti (P16) di Jampidsus. "Dikoordinir oleh Kasubdit Tindak Pidana Korupsi Direktorat Penuntutan Jampidsus," ujarnya. Menurut Didiek, jika merujuk pada KUHAP jaksa mempunyai tenggang waktu satu minggu untuk menentukan sikap. "Kurang lebih nanti, tujuh hari pekan depan ada penentuan sikap," ujarnya. (Rfq)

Sumber: Hukumonline

KPK Attorneys Accuse Indonesian National Police Detective Chief of Abuse of Power

2009-10-05T22:06:00.000-07:00

Farouk Arnaz, Nivell Rayda & Heru Adriyanto

Lawyers for two suspended Corruption Eradication Commission deputy chairmen on Monday filed a new complaint against the National Police’s chief of detectives, claiming he abused his authority by meeting with a fugitive businessman.

Taufik Basari, a lawyer for commissioners Chandra Hamzah and Bibit Samad Rianto, said Comr. Gen. Susno Duaji met with Anggoro Widjaja in Singapore on July 10, three days after the commission, or KPK, had named the businessman a suspect.

"The KPK had placed Anggoro on its wanted list as of July 7, so when Susno and police investigators met Anggoro in Singapore, it could be considered a breach of the police’s code of ethics," Taufik said after filing the complaint with the National Police chief.

Lawyers for the commissioners had previously reported Susno to the police’s Internal Affairs Division for suspected abuse of authority for accusing Chandra and Bibit of taking bribes in connection with the lifting of a travel ban on Anggoro this year.

"We hope [National Police Chief] Gen. Bambag Hendarso Danuri takes firm action against Susno and handles this case professionally," said Ahmad Rifai, another lawyer for the comissioners.

"Susno admitted to the KPK’s commissioners on July 15 that he met with Anggoro in Singapore," Ahmad said.

He also said that Susno sent an SMS to KPK officials threatening them if they did not stop investigating the Bank Century case, in which Susno is believed to be involved.

The SMS, shown to reporters, carried a number identified as Susno’s. Susno could not be reached for comment.

The head of the KPK’s legal bureau, Chaidir Ramli, said threats had been sent to graft investigation chief Suedi Hussein, graft investigation and prosecution head Ade Raharja, and deputy chairmen Haryono Umar and Mochammad Jasin.

Separately, Insp. Gen. Oegroseno, the head of the National Police’s Professionalism and Security Division, said his officers had already held a three-hour "dialogue" with Susno.

"We asked Susno, along with the special crimes director [Brig. Gen. Edmond Ilyas] about what he knew about the allegations," Oegroseno said, adding that a report would be sent to the National Police chief soon.

The face-off between the powerful, if beleaguered, KPK and the police has exposed major flaws in the nation’s law enforcement system, and led to widespread fears that the police are trying to tame the commission, which has investigated and prosecuted several police officers for corruption.

Ahmad said his team would bring the abuse of authority complaint against Susno to President Susilo Bambang Yudhoyono today and demand the officer’s suspension.

Meanwhile, the South Jakarta District Court began hearing a pretrial motion brought by the Indonesian Anti-Corruption Society (Maki) to have the charges against Bibit and Chandra thrown out.

"We have asked the court to rule that the charges are illegal and order the National Police to revoke the suspect status of Bibit Samad Riyanto and Chandra Hamzah," said Maki Chairman Bonyamin Saiman.

"The police had no preliminary evidence to support their accusations against the two," Bonyamin said.

The defense team for the National Police argued that the case could not be challenged through a pretrial motion, and even if it could Maki did not have the authority to file such a motion.

"Maki is by law not permitted to file a pretrial motion," said police lawyer Iza Fadri.

Sumber: The Jakarta Globe

KPK Laporkan SMS Ancaman ke Kapolri

2009-10-05T01:36:00.000-07:00

JAKARTA, KOMPAS.com — Pesan singkat (SMS) berupa ancaman yang ditujukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya berbuntut panjang. Tim kuasa hukum KPK akan melaporkan hal tersebut kepada Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri, Senin (5/10) siang ini.

"Masalah SMS akan dilaporkan. Diduga itu dari nomor yang mempunyai tiga angka belakang 777," ujar kuasa hukum KPK, Ahmad Rifai, Senin.

Menurut dia, ancaman melalui SMS tersebut merupakan bentuk tindak pidana sehingga harus ditindak secara hukum. "Pertemuan tersebut antara jam satu sampai jam dua siang," ucapnya.

Beberapa waktu lalu beredar SMS ancaman terhadap dua penyidik KPK yang sedang mengusut kasus korupsi di Jawa Timur. Dalam SMS tersebut dikatakan, dua penyelidik tersebut sudah menjadi sasaran para sniper.

Rifai mengatakan, ancaman berupa SMS tidak hanya datang satu kali. KPK telah mendapat SMS ancaman sebanyak empat kali.

Selain itu, lanjutnya, tim kuasa hukum KPK menyertakan pelaporan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komjen Susno Duadji. Hal tersebut disebabkan, pada 7 Juli 2009 KPK telah mengeluarkan surat perintah penangkapan kepada Anggoro Widjoyo.

Surat yang dikirim KPK dengan Sprindik 25/01/VI/ 2009 tanggal 19 Juni 2009 dan disertai surat perintah penangkapan No KEP-04/P6KPK/VII/ 2009 bertanggal 7 Juli 2009 itu dikirim ke Kabareskrim dan Kapolda di seluruh Indonesia.

Namun sayang, surat itu tidak diindahkan dan Susno menemui Anggoro Widjoyo, tersangka kasus kasus suap proyek pengadaan Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan.

Sumber: kompas.com

Susno `met with fugitive suspect'

2009-10-04T23:17:00.000-07:00

Irawaty Wardany , The Jakarta Post , Jakarta Sun, 10/04/2009 11:57 AM Headlines

The National Police's chief of detectives, Comr. Gen. Susno Duadji, met with the fugitive graft suspect Anggoro Widjojo in Singapore this year in flagrant dereliction of his duties, says a lawyer.

Ahmad Rifai, a lawyer for suspended Corruption Eradication Commission (KPK) deputy chairmen Bibit Samad Rianto and Chandra M. Hamzah, said Friday his clients had told him Susno had met with Anggoro despite knowing the antigraft body had imposed a travel ban on the latter and had a warrant out for him.

"The KPK leaders forwarded the warrant to the chief detective and all
provincial police chiefs across Indonesia on July 7, 2009, to seek the arrest of
Anggoro," Ahmad said in Jakarta.

"Three days later, on July 10, Susno met with Anggoro in Singapore, and he
later admitted to it at a meeting with the KPK leaders on July 15."

Anggoro is suspected of marking up the price of radio communications equipment for a Forestry Ministry project between 2006 and 2007, in a case that has caused an estimated Rp 180 billion (US$18 million) in state losses.

He is also suspected of bribing legislators Yusuf Erwin Faishal, Fachri Andi Leluasa, Hilman Indra and Azwar Chesputra from the House of Representatives' Commission IV on forestry and agriculture.

Yusuf was jailed for four-and-a-half years in the case, while the three others are still awaiting trial at the Corruption Court.

Suspended KPK chairman Antasari Azhar, facing murder charges, told police he had also met with Anggoro in Singapore in October 2008.

Bibit confirmed Ahmad's statement Saturday.

"Susno told *the KPK chairman and all four deputies* about his meeting with Anggoro," he said.

Police have charged Bibit and Chandra with alleged abuse of power for imposing and then lifting travel bans on Anggoro and fellow graft suspect Djoko S. Tjandra, who is wanted in connection with the Bank Bali scandal.

Ahmad accused Susno of abusing his power, saying the team of lawyers would report him to the National Police chief and President Susilo Bambang Yudhoyono on Monday.

University of Indonesia criminologist Bambang Widodo Umar said Susno would have to come clean about his meeting with a known fugitive.

"It'd be disastrous for him if the meeting had to do with a compromise relating to Anggoro's crime," he said.

"But if it was related to a personal matter between Susno and Anggoro, then he has no need to worry because we should be able to separate personal matters from professional ones."

As a high-ranking police officer who must have been aware of the KPK's warrant for Anggoro, Ahmad said, Susno should have known that his meeting with the fugitive would have been troublesome at best.

"He should at least have reported Anggoro's legal problems to the Singaporean police and sought to have him deported to Indonesia to face justice," he said.

Ahmad also called on National Police Inspector Comr. Gen. Yusuf Manggabarani to grill Susno over the meeting with Anggoro.

Susno will be questioned Monday by the police's Inspectorate General over an earlier report of abuse of power filed against him by Ahmad's team of lawyers.

Sumber: The Jakarta Post

Video: KPK Layangkan Surat kepada Presiden

2009-10-04T21:16:00.000-07:00

(Klik gambar atau di sini untuk melihat video)

Penasehat hukum KPK menilai penetapan tersangka kepada dua pemimpinnya adalah penyalahgunaan kewenangan kepolisian.

Teks: antara.tv

Video: Youtube, antara.tv

Pernyataan Keprihatinan Pegawai KPK

2009-10-02T01:45:00.000-07:00

Kepada Yth.
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Republik Indonesia

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, menyatakan prihatin terhadap kondisi dan situasi pemberantasan korupsi di Indonesia akhir-akhir ini.

Kami, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, prihatin terhadap hal tersebut, terutama berkaitan dengan perbuatan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan UU 30 Tahun 2002 justru disangkakan sebagai penyalahgunaan wewenang.

Kondisi tersebut sungguh membuat kami merasa tidak tenang bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsi kami.

Kami yakin pemberantasan korupsi merupakan agenda utama dalam pemerintahan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang salah satunya tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Karena itu, Kami, pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki selaku Kepala Negara Republik Indonesia, untuk :

Tidak membiarkan terjadinya kriminalisasi terhadap pelaksanaan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi;
Tetap konsisten dan berkomitmen dalam menegakkan agenda reformasi, yang salah satunya adalah pemberantasan korupsi
Menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi yang bebas dari intervensi pihak manapun sebagaimana diamanatkan di dalam pasal 3 UU 30 Tahun 2002.

Kami yakin bahwa Bapak Susilo Bambang Yudhoyono memiliki komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Demikian Kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan jajaran.

Jakarta, 1 Oktober 2009
Tertanda,

Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi

Sumber: KPK

Video: Bibit dan Chandra Bantah Terima Suap

2009-10-01T07:37:00.000-07:00

(Klik gambar untuk melihat video)

Liputan6.com, Jakarta: Dua Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah, menggelar konferensi pers di Menara Imperium, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad (27/9) siang. Keduanya yang sudah jadi tersangka membantah semua tudingan polisi. Termasuk pertemuan dengan Ary Muladi, utusan bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, di Bellagio Residence, Jakarta, 12-18 Agustus 2008.

Sebelumnya, Ary Muladi dikabarkan mengatakan kepada polisi bahwa dirinya bertemu Bibit dan menyerahkan uang Rp 1 miliar lebih untuk menghentikan cekal Anggoro. Namun, menurut Bibit, saat itu dirinya berada di Peru. Untuk memperkuat alibi, Bibit menunjukkan surat tugas dan paspornya.

Polisi menetapkan Bibit dan Chandra sebagai tersangka sejak 15 September silam. Keduanya diduga menyalahi kewenangannya saat mencekal bos Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, dan mencabut cekal mantan bos PT Era Giat Prima, Djoko Soegiarto Tjandra. Baik Bibit maupun Chandra terancam hukuman maksimal enam tahun penjara.

Teks: Liputan6.com

Video: Liputan6.com, Youtube

Kisruh Rivalitas KPK vs Polri

2009-10-01T07:21:00.000-07:00

Dicuplik dari "Kisruh Rivalitas KPK vs Polri" yang ditulis Rio T Simanjuntak, SH di Hukumonline:

Sehubungan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang yang diutarakan oleh Polri, agaklah janggal apabila Polri berpendapat bahwa pimpinan KPK telah menyalahgunakan wewenang dikarenakan telah menerbitkan keputusan cekal pada saat Anggoro Widjaja masih diperiksa dalam status sebagai saksi. Polri mungkin berpendapat bahwa keputusan cekal tersebut terkait dengan isu pemerasan yang diduga dilakukan oleh pimpinan KPK, mengingat proses penyidikan kasus ini berawal dari kesaksian Antasari Azhar, Ketua KPK non aktif yang terlibat kasus pembunuhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b UU KPK, dikatakan bahwa KPK mempunyai kewenangan untuk mencekal seseorang baik dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasal 12 ayat (1) menyatakan, ”Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;
memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri;
…”

Bahwa definisi penyelidikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa proses penyelidikan adalah proses untuk menentukan, apakah telah terjadi suatu tindak pidana yang artinya pada proses tersebut jelas belum ada pihak yang dikenakan status tersangka. Hal ini berbeda dengan proses penyidikan. Dalam proses penyidikan telah terdapat keyakinan bahwa telah terjadi suatu dan tindak pidana dan proses penyidikan merupakan proses untuk mencari bukti sekaligus tersangka tindak pidana tersebut.

Jadi, KPK memang berwenang untuk melakukan pencekalan terhadap seseorang meskipun statusnya masih sebagai saksi. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru mengingat Penyidik Pajak berdasarkan ketentuan Pasal 17 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP/272/Pj/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengamatan, Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perpajakan, mempunyai kewenangan yang sama, yaitu Penyidik Pajak berwenang untuk mengajukan permohonan pencegahan dan penangkalan (Cekal) kepada Kejaksaan Agung dengan kriteria bahwa terdapat dugaan bahwa saksi dan atau tersangka tersebut dikhawatirkan akan meninggalkan atau masuk ke wilayah Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut seharusnya Polri dalam menangani kasus ini bertindak secara profesional dan yang lebih utama lagi obyektif. Mengingat apabila Polri mempunyai teori bahwa keputusan cekal yang dikeluarkan oleh pimpinan KPK terhadap Anggoro Widjaja terkait dengan dugaan pemerasan, maka banyak muncul fakta yang sangat bertentangan. Yaitu apabila benar pimpinan KPK memeras dan menerima uang dari Anggoro Widjaja, tentunya justru keputusan cekal tidak akan dikeluarkan oleh pimpinan KPK dan tentunya dalam proses penyidikan KPK akan bersikap sangat lunak kepada Anggoro Widjaja.

Fakta bahwa Polri menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan wewenang berdasarkan keterangan seorang Antasari Azhar justru seharusnya membuat Polri bersikap hati-hati dalam mengambil tindakan, mengingat jelas bahwa kesaksian Antasasri Azhar jelas akan diragukan kebenarannya dan objektivitasnya. Terkecuali Polri memang memiliki bukti bahwa tindakan pemerasan yang diduga dilakukan oleh KPK, memang terjadi karena jelas bahwa berdasarkan laporan dari pihak Anggoro Widjaja orang yang memeras adalah orang yang bernama Ary Muladi dan Edi Sumarsono dan keduanya sama sekali tidak memiliki status apapun di KPK.

Jadi, Polri haruslah mampu membuktikan tuduhannya sekaligus membuktikan bahwa kasus pemerasan itu ada dengan membuktikan bahwa kedua orang tersebut di atas adalah benar orang suruhan pimpinan KPK. Dimana kegagalan Polri membuktikan hal tersebut merupakan bukti bahwa seluruh proses ini bukanlah suatu proses hukum yang obyektif, akan tetapi didasarkan pada rivalitas ataupun konflik antara kedua lembaga penegak hukum tersebut akibat kasus “cicak kok mau ngelawan buaya” yang jelas–jelas mengindikasikan bahwa proses penyidikan terhadap pimpinan KPK sangat dipaksakan dan terkesan dibuat-buat oleh Polri.

Menilik kepada kasus “cicak kok mau ngelawan buaya” justru cukup membingungkan, mengapa Polri sampai saat ini masih belum melaksanakan tindakan apapun terhadap Kabareskrim Mabes Polri Komjen (Pol) Susno Duadji yang kabarnya justru melakukan tindakan melampaui wewenangnya sebagai Kabareskrim untuk melancarkan pencairan dana. Apalagi tidak dapat dibantah bahwa Susno Duadji terbukti telah mengirimkan surat kepada manajemen Bank Century yang isinya berkaitan dengan proses pencairan dana tersebut.

Fakta ini juga merupakan bukti awal yang cukup guna melaksanakan penyidikan penyalahgunaan wewenang, mengingat Polri tidak berwenang untuk memerintahkan pencairan rekening di suatu bank ataupun merekomendasikan pencairan dana milik orang tertentu terlebih atas adanya fakta bahwa bank tersebut sedang berada dalam suatu masalah. Dikarenakan hal tersebut jelas–jelas merupakan intervensi yang seharusnya tidak perlu terjadi dan apabila pencairan itu terjadi tentunya akan menimbulkan isu diskriminasi antar nasabah bank dan cenderung akan merugikan nasabah Bank Century yang lain yang dananya juga tidak bermasalah.

(Artikel selengkapnya di Hukumonline)

Propam Polri Selidiki Kabareskrim Susno Duadji

2009-10-01T07:16:00.001-07:00

Tim penasihat hukum Bibit dan Chandra mengapresiasikan kerja Itwasum dan Propam Mabes Polri.

Laporan dari tim penasihat hukum dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto tampaknya mulai diproses. Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Mabes Polri kini tengah menyelidiki kabareskrim Susno Duadji atas dugaan penyalahgunaan wewenang perihal penanganan kasus Bank Century dan penetapan tersangka Bibit maupun Chandra.

“Sudah kami tindak lanjuti. Sekarang dalam tahap penyelidikan oleh Propam (Profesi dan Pengamanan--red). Kan di Propam ada Kapuspaminal yang menyediliki apakah laporan itu sesuai dengan apa yang dilaporkan,” ujar Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri, Jusuf Manggabarani, di Mabes Polri, Rabu (30/9). Kapuspaminal dimaksud adalah Kepala Pusat Pengamanan Internal.

Hasil penyelidikan Itwasum kelak akan diberikan kepada Kapolri sebagai rujukan bagi Kapolri untuk menentukan nasib Susno, apakah layak dinonaktifkan sebagaimana diminta sejumlah pihak atau tidak. Setelah itu, biasanya Kapolri akan mendisposisi. “Jadi kami laporkan ke Kapolri bagaimana disposisi dari atas itu akan kita tindak lanjuti. Bagaimana disposisi Kapolri tentu dia tunggu,” katanya.

Dijelaskan Jusuf, Kapolri akan memberikan rekomendasi mengenai tuduhan pelanggaran etika profesi, disiplin dan pidana. Polisi berjanji melakukan penyelidikan secepatnya untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. “Kami bekerja secepat mungkin,” tandas Yusuf.

Jusuf enggan membeberkan siapa saja yang sudah diperiksa dalam penyelidikan. Tetapi ia memastikan yang diperiksa bukan hanya dari Bareskrim. Semua pihak terkait akan diperiksa. Ia berdalih hal itu adalah masalah teknis. “Teknis, kita tidak bisa menjelaskan mengenai masalah prosedur yang sudah kita tempuh,” katanya.

“Semua yang kita butuhkan untuk membuktikan keberatan mereka tentang masalah yang diajukan,” katanya. Jusuf belum bisa berkomentar perihal laporan dari tim yang diterjunkan untuk menyelidiki Susno. “Nanti, kan baru ditangani oleh tim, dan tim belum melapor ke saya,” katanya. Jika memang terbukti menyalahgunakan wewenang, Jusuf enggan berkomentar lebih jauh. “Kita lihat saja yang dilapangan dalam rangka penyelidikan di lapangan,” ujarnya.

Tim kuasa hukum Bibit dan Chandra memberikan apresiasi kepada Itwasum Pasalnya, laporan yang dilayangkan ke Itwasum ditindaklanjuti dengan cepat. “Bahwa ada proses penyelidikan sudah dimulai, kami mengapresiasikan betul. Kami mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Itwasum dan mengaperesiasi yang dilakukan oleh Propam,” ujar Bambang Widjojanto, anggota tim penasihat hukum Bibit dan Chandra, saat dihubungi hukumonline.

Meski begitu, Bambang memberi catatan kepada Mabes Polri. Pertama, laporan yang dilayangkan semata-mata demi menjaga martabat dan kehormatan dan bukan atas balas dendam seperti rumor yang beredar. Selain itu, tim juga berusaha menjaga kewibawaan Polri. Sehingga, kewibawaan Polri, kata bambang, tidak disalah gunakan. “Oleh sebab itu pengaduan sebenarnya motifnya itu,” katanya.

Kedua, dalam pelaporan yang dilayangkan pada Senin (28/9) ke Irwasum, tim membawa beberapa dokumen dengan tujuan untuk memperlihatkan proses serta dalil-dalil yang diajukan. Tepatnya, tim mendesak agar proses tersebut dapat terbuka oleh umum. Malahan, sambung Bambang, tim mengusulkan agar kelompok independen diikut sertakan dalam proses tersebut. “Misalnya, Kompolnas (red, Komisi Polisi Nasional) supaya kemudian objektifitas, transparan serta akuntabilitas bisa dilakukan,” katanya

Ketiga, adanya progres. “Karena ini berkaitan dengan kecepatan juga,” katanya. Bambang menilai, jika tiga catatan itu dilakukan oleh Mabes Polri maka proses dan apapun hasilnya dapat dihormati oleh masyarakat. Namun, sambung Bambang, bukan berarti catatan itu menjadi sebuah intervensi. Melainkan untuk memastikan agar proses hukum yang berjalan dapat berjalan secara objektif. Begitu pun akuntabilitasnya dapat dipertanggung jawabkan. “Usulan ini bukan sama sekali mengintervensi. Tapi memastikan dan menjaga supaya proses ini betul-betul objektif dan akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan,” katanya. (Rfq)

Sumber: Hukumonline

Penyidik Harus Ungkapkan Fakta Hukum

2009-10-01T06:56:00.000-07:00

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendi memastikan hingga kini belum ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dugaan suap yang melibatkan Antasari Azharr. Kejaksaan baru menerima SPDP atas nama Chandra Hamzah dan Bibit Samat Rianto. Berkas Antasari yang ditangani Kejaksaan hanya untuk kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain.

Jampidsus menegaskan Kejaksaan masih menunggu penyerahan berkas Chandra dan Bibit, tersangka penyalahgunaan wewenang. Sejumlah pihak memang mendesak agar proses pemeriksaan Chandra dan Bibit dipercepat agar status perkara mereka jelas. Sejauh ini yang dilakukan Kejaksaan lebih sebagai koordinasi untuk mengantisipasi jangan sampai berkas perkara itu nanti bolak balik antara penyidik dan penuntut. Kalau berkas belum diterima, jelas Marwan, Kejaksaan tidak bisa berbuat apa-apa.

Dalam konteks kasus Chandra dan Bibit, Marwan menggarisbawahi pentingnya fakta hukum digali oleh penyidik. Kalau fakta hukumnya tidak memadai bukan mustahil berkas perkara bisa bolak balik, bahkan bisa dihentikan. “Kalau fakta hukumnya cukup tak bolak- balik. Kalau fakta hukumnya tak jelas, apa boleh buat,” ujarnya, tanpa menjelaskan maksud kalimat tersebut.

Dalam pernyataannya Minggu (27/9), Tim Pembela Chandra dan Bibit memang meragukan dasar polisi menetapkan status tersangka kepada dua pimpinan KPK nonaktif itu. Dalam penjelasan Kapolri Jum’at pekan lalu, penyidik masih yakin Bibit dan Chandra terlibat kasus suap. Tetapi Luhut Pangaribuan, anggota Tim Pembela Chandra dan Bibit, menepis tudingan tersebut. “Yang disampaikan Polri tidak sesuai fakta,” ujarnya.

Untuk menguatkan pernyataan itu, Bibit sudah menunjukkan dokumen-dokumen perjalanan yang membuktikan ia berada di Peru saat dituduh menerima uang dari Ari Muladi. Chandra Hamzah juga sudah memberikan klarifikasi. Soal penyalahgunaan wewenang yang juga dituduhkan penyidik, kata Chandra, akan dipertanggungjawabkan melalui proses hukum.

Sidang terbuka

Pada kesempatan terpisah Senin kemarin, Tim Pembela Chandra dan Bibit resmi melaporkan Kabareskrim Susno Duadji ke Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Mabes Polri. Ahmad Rifai, pengacara kedua tersangka, menyatakan pengaduan langsung diterima Irwasum, Yusuf Manggabarani. Pengaduan juga ditembuskan kepada Presiden dan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Widodo AS.

Menurut pandangan Tim Pembela, ada dugaan pelanggaran kode etik dalam proses penyidikan perkara Chandra dan Bibit. Sehingga penyidik berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, khususnya larangan memaksakan penyelidikan dan penyidikan untuk kepentingan pribadi penyidik. Atas dugaan pelanggaran itu, Tim Pembela meminta Irwasum segera mengelar sidang kode etik yang bersifat terbuka. “Kami minta segera dilaksanakan sidang disiplin dan kode etik yang terbuka,” kata Rifai.

Tim Pembela malah menyerang balik penyidik dengan potensi pelanggaran pasal 421 KUH Pidana. Pasal ini merumuskan “Seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan”. Pasal inilah yang digunakan polisi untuk menjerat Chandra dan Bibit.

Harapan Tim Pembela tergantung sepenuhnya pada Kapolri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tadi, yang berwenang menunjuk siapa pimpinan dan anggota persidangan adalah Kapolri. “Kapolri yang menentukan,” pungkasnya. (Rfq)

Sumber: Hukumonline

Polisi Diminta Hentikan Penyidikan Kasus Chandra dan Bibit

2009-10-01T06:48:00.000-07:00

Sangkaan polisi berubah-ubah. Bibit ada di Peru saat disangka menerima suap di Bellagio Residence.

Tim Pembela meminta agar polisi menghentikan penyidikan perkara pimpinan KPK nonaktif Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Menurut penilaian Tim Pembela, sangkaan polisi terhadap suap tidak benar, diduga rekayasa dan rekaan semata. “Kami harap penyidikan tidak diteruskan lagi,” kata Luhut M.P. Pangaribuan, salah seorang anggota Tim Pembela.

Permintaan tersebut disampaikan Tim Pembela dalam pernyataan resmi di Jakarta, Minggu (27/9). Chandra Hamzah dan Bibit hadir dalam konperensi pers itu, didampingi sejumlah anggota Tim Pembela. Sampai saat ini Chandra dan Bibit belum pernah diperiksa secara khusus mengenai materi penyuapan dan pemerasan. Selama ini pemeriksaan masih terfokus pada dugaan penyalahgunaan wewenang.

Tuduhan suap terhadap Chandra dan Bibit memang masih menjadi tanda tanya. Namun pada Jum’at lalu, Kapolri Bambang Hendarso Danuri menyatakan uang dari Anggoro Widjaja diserahkan secara bertahap, pertama di Hotel Menara Peninsula, lalu di Bellagio Residence, dan parkiran Pasar Festival di Kuningan.

Bibit diduga menerima uang di Bellagio Residence, sedangkan di Pasar Festival diduga diberikan kepada Chandra Hamzah. Yang menyerahkan uang adalah Ari Muladi. Chandra dan Bibit mengaku ditanya apakah mengenal Ari Muladi, Eddy Sumarsono dan seseorang bernama Yulianto. Keduanya membantah mengenal, apalagi berkomunikasi dan bertemu.

Secara khusus, Bibit menyampaikan bukti yang menohok penyidik. Menurut sangkaan, Bibit bertemu Ari Muladi sekitar 12 sampai 18 Agustus 2008 di Bellagio Residence. Saat pertemuan itulah diduga terjadi penyerahan uang 1,5 miliar rupiah. Sangkaan itu langsung dibantah karena saat itu Bibit tengah berada di Peru. Ia menunjukkan bukti surat jalan dari KPK dan salinan paspor keberangkatan yang disahkan Kedubes Peru di Jakarta. Ia menyertakan tiket perjalanan ke wilayah Amerika Selatan itu. Itu sebabnya Bibit kesal dituduh menerima suap. “Mungkin Ari ketemu jin atau setan yang menyerupai saya,” ujarnya.

“Demi Allah, Bellagio Residence saja saya tidak tahu dimana,” sambung pensiunan polisi berbintang dua itu. Ia menyerahkan sepenuhnya penilaian atas kasus ini kepada masyarakat.

Luhut menyayangkan sikap polisi yang mempersangkakan suap tanpa didasari bukti permulaan yang cukup. Apalagi Ari Muladi sudah mencabut keterangannya terdahulu. Ari mengakui tidak pernah menyerahkan uang kepada Bibit dan Chandra sebagaimana dikabarkan selama ini.

Bantahan senada datang dari Chandra Hamzah. Chandra sampai bersumpah untuk menegaskan bahwa tuduhan menerima uang satu miliar di Pasar Festival tidak benar. Seumur hidup pun Chandra belum pernah mengenal, bertemu, dan berkomunikasi dengan Ari Muladi. Apalagi menerima yang dari pria yang sudah berstatus tersangka tersebut. “Saya tidak pernah memegang uang satu miliar,” ujarnya.

Soal penyalahgunaan wewenang dalam pencekalan Anggoro Widjaja dan Joko S Tjandra, kata Chandra Hamzah, akan dipertanggungjawabkan menurut hukum. “Kami akan mempertanggungjawabkannya,” tandas Chandra Hamzah. (Mys)

Sumber: Hukumonline

Ada 2 Kejanggalan dalam Surat Pemanggilan Polri pada KPK

2009-10-01T06:38:00.000-07:00

Mabes Polri melayangkan dua kali surat panggilan terhadap 8 pejabat KPK terkait testimoni Antasari Azhar. Namun ada 2 kejanggalan dalam surat tersebut.

Pertama, proses penyidikan dimulai sangat cepat. Berselang satu hari setelah laporan aduan dibuat, surat perintah penyidikan langsung terbit.

Dalam salinan surat yang dimiliki detikcom, laporan polisi bernomor LP/482/VIII/2000 tertanggal 25 Agustus 2009. Sedangkan surat perintah penyidikan dibuat pada tanggal 26 Agustus dengan nomor Sprin.Sidik/91.a/VIII/2009/Pidkor & WCC.

"Itu nggak wajar, bagaimana mungkin proses aduan sampai dimulainya penyidikan cuma sehari," kata peneliti ICW Emerson F Yuntho saat berbincang lewat telepon, Kamis (10/9/2009).

Kejanggalan lain adalah soal dasar pemeriksaan bagi para pejabat tersebut. Dalam surat panggilan pertama tertulis, seluruhnya dipanggil sebagai saksi atas dugaan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Namun, pada surat pemanggilan kedua, para pimpinan dan staf dipanggil sebagai saksi bagi Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah, yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 23 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20/2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Kenapa berubah, sementara polisi menegaskan belum ada tersangka dalam kasus ini," tegasnya.

Emerson meminta kepolisian bekerja profesional dalam penyidikan kasus ini. Jangan sampai tuduhan penyalahgunaan wewenang justru diarahkan pada kepolisian karena bertindak semena-mena dalam pemeriksaan. (mad/nrl)

Sumber: Detik

Kejaksaan Diminta Berhati-Hati Tangani Chandra dan Bibit

2009-10-01T06:16:00.000-07:00

Pemeriksaan pimpinan KPK dinilai Komisi III sesuatu yang wajar. Tim pengacara menilai banyak kejanggalan.

Komisi III DPR meminta agar jajaran Kejaksaan berhati-hati menangani kasus dugaan suap dan penyalahgunaan wewenang yang menyeret Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Dua pimpinan KPK itu dinyatakan polisi sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang atas pencegahan dan pencabutan surat pencegahan atas Dirut PT Masaro, Anggoro Widjaja, dan pencekalan Joko S. Tjandra. Tuduhan suap masih terus diselidiki polisi.

“Saya sampaikan kepada Jampidsus untuk tidak main-main menangani kasus itu,” kata anggota Komisi III, Arbab Paproeka, saat Komisi bidang hukum itu menggelar rapat kerja dengan Kejaksaan, Rabu (16/9).

Sikap hati-hati penting, kata politisi PAN itu, karena sudah terlanjur berkembangan pandangan di masyarakat bahwa langkah polisi menetapkan tersangka Chandra dan Bibit serta penanganan kasus Masaro sebagai upaya melemahkan dan menghancurkan eksistensi KPK. Selain upaya polisi, rencana penghapusan sejumlah kewenangan KPK dalam pembahasan RUU Pengadilan Tipikor yang diketuai Arbab, dinilai mendegradasi KPK. Untuk itu, Arbab berharap Kejaksaan berhati-hati jika berkasnya sudah dilimpahkan polisi.

Arbab meyakini penetapan tersangka terhadap Chandra dan Bibit sudah melalui kajian mendalam. “Kalau ada penetapan tersangka tentunya sudah ada kajian,” ujarnya.

Rekan Arbab di Komisi III, Gayus Lumbuun, juga berpendapat bahwa tidak ada masalah dalam pemeriksaan Chandra dan Bibit selama penyidik sudah memiliki alat bukti permulaan yang cukup. Sebaliknya, jika KPK juga punya bukti atas dugaan suap terhadap petinggi Polri dalam kasus Bank Century, KPK juga bisa melakukan tindakan hukum. “Sejauh KPK mempunyai bukti permulaan yang cukup. Jadi bagi saya ukuran itu,” ujarnya.

Agar argumentasi yang dibangun polisi kuat dan tidak dimentahkan pengadilan, kata Gayus, polisi harus memiliki minimal dua alat bukti yang cukup. Kalau alat bukti itu kuat, dan nanti Chandra dan Bibit sudah dinyatakan sebagai terdakwa, keduanya harus berhenti dari KPK. Tetapi Gayus mengingatkan bahwa eksistensi KPK harus dijaga dan dilindungi.

Senada dengan Arbab dan Gayus, anggota Komisi III lain, Maiyasyak Johan mengingatkan bahwa pemeriksaan terhadap pejabat negara yang prestisius bukanlah sesuatu yang aneh. “Bukankah itu perintah Undang-Undang?” ujar politisi PPP ini.

Tim pengacara Chandra dan Bibit menyatakan bahwa pemeriksaan klien mereka penuh kejanggalan, terutama tentang alasan pemeriksaan yang berubah-ubah.

Sangkal Bocorkan Nama

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, Rabu lalu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendi membantah sinyalemen telah membocorkan nama tersangka kasus Masaro sebelum ada pengumuman resmi dari kepolisian. Marwan mengaku hanya menyebut inisial C.

Penyebutan inisial C itu pun bukan inisiatif Marwan, melainkan atas desakan jurnalis yang biasa meliput di Kejaksaan. Kepada wartawan, Marwan mengaku sudah menerima SPDP dari kepolisian, dimana dalam Surat itu disebut nama tersangka. Lantaran puasa, Marwan mengaku tidak mungkin berbohong bahwa belum ada tersangka. Itu sebabnya ia hanya menyebut inisial C.

Setelah inisial C itu merebak, baru polisi mengumumkan secara resmi status tersangka terhadap Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto. Sebelumnya, Marwan memang meminta polisi segera mengumumkan nama tersangka agar ia tidak disebut sebagai pembocor informasi. “Sebenarnya saya sudah tahu nama tersangkanya, tetapi tidak etis kalau dikasih tahu,” ujarnya.

Agar Kejaksaan tidak salah langkah lagi, Komisi III meminta korps adhyaksa berhati-hati ketika menangani perkara Masaro itu kelak. (Rfq)

Sumber: Hukumonline

Penyalahgunaan Wewenang KPK Seharusnya Diuji di Praperadilan

2009-10-01T05:40:00.000-07:00

Kepolisian dinilai tak berhak menguji sah atau tidaknya kewenangan pencekalan yang dimiliki pimpinan KPK.

Setelah ditetapkan Bareskrim Mabes Polri sebagai tersangka, dua pimpinan KPK, Chandra Hamzah dan Bibit Samad Rianto kembali menjalani pemeriksaan. Walau ini kali ketiga mereka diperiksa, substansinya hampir sama dengan pemeriksaan sebelumnya. Yang berbeda, hanyalah pada pemeriksaan ketiga ini, status Chandra dan Bibit bukan lagi sebagai saksi, melainkan sebagai tersangka.

Usai pemeriksaan, Chandra dan Bibit mengaku tidak mengetahui kapan lagi penyidik Direktorat III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mabes Polri akan memeriksa mereka. Yang pasti, tanggal 28 September mendatang dua pimpinan KPK ini dikenakan wajib lapor untuk pertama kalinya.

Dalam pemeriksaan yang berlangsung hampir sebelas jam ini, Chandra dan Bibit didampingi tim advokasi. Bambang Widjajanto dkk mendampingi Chandra. Luhut Pangaribuan dan Iskandar Sonhadji mendampingi Bibit. Keterangan yang diberikan Bambang dan Luhut hampir serupa. Mereka menganggap ada perbedaan persepsi antara Kepolisian dan KPK.

Pencekalan yang dilakukan dua pimpinan di bidang penindakan ini dinilai menyalahi prosedur, sehingga dinyatakan melawan hukum. Padahal, menurut Bambang, andaikata memang terjadi pelanggaran prosedur, yang berhak menentukan pencekalan ini melawan hukum atau tidak adalah lembaga praperadilan. “Kalau kemudian Kepolisian menguji itu, dasar legal capacity-nya apa?”

Dan praperadilan itu, lanjutnya, dimohonkan oleh pihak yang merasa dirugikan, yakni Anggoro ataupun Joko Tjandra. Tapi, karena yang mengambil tindakan di sini adalah polisi, Bambang jadi bertanya-tanya, “apakah kepolisian mewakili kepentingan orang yang dirugikan itu? Polisi ini kan mewakili kepentingan rakyat Indonesia pada umumnya, bukan orang per orang”.

Walau dalam KUHAP pencekalan tidak disebut dapat dipraperadilankan, tapi menurut Bambang dan Luhut, upaya paksa tersebut dapat dipraperadilankan. “Kan gini, itu kan upaya paksa. Setiap penggunaan upaya paksa dari lembaga penegakan hukum, itu bisa dipersoalkan oleh orang yang dirugikan pada lembaga praperadilan, seperti penyitaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan SP3,” jelasnya.

Tapi, dalam perluasan interpretasinya, seluruh upaya paksa yang dilakukan lembaga penegakan hukum dapat dipraperadilankan. “Sebenarnya dalam extended interpretasi, semua upaya paksa dari lembaga penegakan hukum, itu bisa diuji di lembaga praperadilan,” tutur Bambang.

Sebagai catatan, KPK bukannya tidak pernah dijadikan termohon praperadilan karena pelaksanaan kewenangannya. Permohonan praperadilan terhadap KPK beberapa kali diajukan terdakwa korupsi seperti Al Amin Nasution atau bahkan kelompok masyarakat seperti Masyarakat Anti Korupsi.

Tak perlu kolektif
Kepolisian menduga pencekalan mantan pemegang saham PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo dan pencabutan cekal Dirut PT Era Giat Prima (EGP), Joko Tjandra yang dilakukan Chandra menyalahi prosedur. Begitu juga dengan pencekalan yang dilakukan Bibit sebelumnya terhadap Joko Tjandra.

Menurut Wakabareskrim Dikdik Mulyana Arif, pencekalan tersebut tidak ditetapkan melalui mekanisme kolektif kolegial. Selain itu, pencekalan Anggoro dan Joko tidak jelas dikeluarkan pada saat status mereka belum jelas sebagai apa. “Pasal 12 (UU KPK), (pencekalan dilakukan) dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Kalau orang tidak termasuk dalam status terlidik, tersidik, tertuntut, lalu dicekal, berarti ada pencekalan yang tidak sesuai dengan prosedur”.

Berdasarkan keterangan saksi sebanyak 16 orang, surat yang berkaitan dengan itu (penerimaan uang oleh Ary Muladi), petunjuk yang dirangkaian, serta ahli perbuatan pidana, polisi mengenakan Pasal 23 UU Korupsi jo Pasal 421 KUHP. Namun, Bibit menyatakan untuk mengeluarkan cekal di KPK, tidak perlu dilakukaan secara kolektif kolegial.

Iskandar Sonhadji memperjelas bahwa di KPK itu memang ada prosedur pengambilan keputusan secara kolektif kolegial, tapi hanya untuk keputusan yang sifatnya urgent. Kalau untuk yang sifatnya teknis, seperti pencekalan, cukup pimpinan KPK di bidang penindakan, dengan diberitahukan kepada pimpinan KPK yang lain. “Semua sudah ada bidangnya masing-masing. Dan prosedur seperti ini sudah berlangsung sejak zaman Taufiequrachman Ruki”,” imbuhnya.

Lebih dari itu, Bibit menyatakan pencekalan terhadap Joko Tjandra, karena Dirut EGP ini diduga terkait dalam kasus penyuapan Urip Tri Gunawan. Ketika itu, dalam percakapan Artalyta Suryani (Ayin) dan Urip, nama Joko Tjandra (Joker) sempat disebut-sebut. Namun, karena keterlibatannya tidak terbukti, pencekalan Joko Tjandra dicabut. Pencekalan ini, menurut Bibit, dilakukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan atas upaya pengembangan kasus Urip.

Pemerasannya mana?
Tidak hanya pasal penyalahgunaan wewenang, kedua pimpinan KPK ini juga dikenakan Pasal 12 huruf e jo Pasal 15 UU Korupsi tentang percobaan pemerasan/penyuapan. Namun, untuk dugaan percobaan pemerasan/penyuapan ini, polisi mengaku belum memiliki bukti. “Walaupun laporan utama (pemerasan) belum mampu dibuktikan karena banyak pernak-pernik untuk memenuhi unsur,” dalihnya.

Seperti diketahui, dugaan pemerasan/penyuapan, untuk sementara terhenti pada tersangka Ary Muladi. Polisi belum dapat membuktikan apakah uang yang diterima Ary dari Anggodo Widjojo, adik Anggoro, sampai ke oknum KPK atau tidak, sebagaimana laporan Ketua KPK non aktif Antasari Azhar.

“Ternyata yang bisa kami buktikan adalah oleh Ary Muladi. Faktanya, dia terima uang Anggodo sebanyak Rp5,15 miliar yang diserahkan di Hotel Peninsula, Jakarta pada 11 Agustus 2008, 13 November 2008, dan 13 Februari 2009. Ini fakta, dokumen penyerahan uang ada,” terang Dikdik.

Namun, karena laporan Antasari terkait dugaan pemerasan/penyuapan yang dilakukan oleh oknum KPK, polisi tetap memproses itu. Direktur III Tipikor Yoviannes Mahar merunutkan penggalan fakta yang akhirnya menimbulkan dugaan tersebut. Berawal dari penggeledahan Masaro yang dilakukan KPK berdasarkan kasus yang berbeda, yakni Tanjung Api-api. Yang berlanjut pada permintaan cekal terhadap Anggoro yang dinilai polisi tidak ada kaitannya dengan penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan yang tengah dilakukan KPK.

Dalam ketidakjelasan status Anggoro, muncul Ary Muladi yang mengaku kenal orang-orang KPK dan dapat menyelesaikan kasus Anggoro dengan satu catatan, yaitu Anggoro harus memberikan “atensi” kepada para pimpinan KPK. Untuk itu, Anggoro merogoh kocek sebesar Rp5,15 miliar. Tapi, miliaran uang itu tidak mengubah kondisi apapun. Anggoro masih tetap saja dicekal. Kemudian, Ary kembali muncul dan mengatakan ada pimpinan KPK yang belum “diatensi”, sehingga diberikanlah lagi Rp1 miliar oleh Anggoro.

Walau begitu, polisi tetap saja belum menemukan bukti aliran uang Anggoro yang berlabuh di KPK. Dan ini menimbulkan kejanggalan dalam pengenaan Pasal 12 huruf e jo Pasal 15 UU Korupsi kepada Chandra dan Bibit. “Suapnya (atau pemerasannya) mana? Kita sih mau to be clear aja deh. Ini masalah hukum dan hukum itu logis. Coba berikan kelogisan di situ,” cetus Bambang usai mendampingi Chandra. (Nov)

Sumber: http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=23170&cl=Berita

Banyak Kejanggalan dalam Pemeriksaan Pimpinan KPK

2009-10-01T04:08:00.000-07:00

Selain dianggap sebagai kriminalisasi, kepolisian juga dianggap melakukan diskriminasi karena tak kunjung memeriksa laporan KPK terkait dugaan pencemaran nama baik oleh Antasari Azhar.

"Bisa kita sebut tindakan dari Kabareskrim adalah tindakan kriminal," teriak Emerson Yuntho, Wakil Koordinator ICW menanggapi pemeriksaan empat pimpinan KPK oleh mabes Polri Jumat (11/9) lalu. Keempat pimpinan KPK itu dipanggil dengan tuduhan melanggar Pasal 23 UU Pemberantasan Korupsi.

Emerson bersama beberapa aktivis dan praktisi hukum yang bergelut dengan isu anti korupsi lainnya sangat mengecam tindakan polisi itu. Betapa tidak, polisi memanggil para pimpinan KPK karena dianggap melanggar kewenangannya ketika mencekal bos PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjaja yang waktu itu belum berstatus sebagai tersangka.

Padahal, lanjut Emerson, berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf b UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK berwenang memerintahkan instansi lain yang terkait untuk melarang seseorang bepergian keluar negeri. "Artinya ada upaya kriminalisasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh KPK," tegas Emerson kepada wartawan di Jakarta, Senin (14/9).

Lebih jauh Emerson menduga ada motif tertentu di balik pemanggilan para pimpinan KPK itu. Pasalnya, polisi terlihat lebih antusias menanggapi laporan Anggoro ketimbang memproses laporan beberapa pimpinan KPK terhadap Antasari beberapa waktu lalu dalam kasus dugaan pencemaran nama baik. "Yang jadi pertanyaan serius adalah kenapa tidak diprioritaskan juga oleh Polri? Sejauh ini tidak pernah didengar ada pemanggilan pihak-pihak tertentu."

Perasaan ‘diskriminasi’ yang dilontarkan Emerson tampaknya makin kentara ketika mengetahui fakta bahwa ternyata kejaksaan juga pernah melakukan tindakan pencekalan terhadap Hartono Tanoesudibyo dalam kasus korupsi Sisminbakum yang juga masih berstatus sebagai saksi. Namun tak ada satu pun pimpinan kejaksaan yang diperiksa oleh polisi seperti halnya pimpinan KPK.

Emerson juga menegaskan bahwa Polri harus bersifat profesional. "Ada kesan bahwa Polri menerima titipan dari pihak-pihak tertentu. Wacana yang terdengar adalah menghilangkan pimpinan KPK yang lama dan mencari pimpinan KPK yang baru."

Sependapat dengan Emerson, praktisi hukum Bambang Widjojanto juga menyatakan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK adalah ujung dari proses menghancurkan gerakan pemberantasan KPK. "Kriminalisasi ditunjukkan pada orang per orang (pimpinan KPK). Tentu sesungguhnya bukan orang, tapi lembaga. Kewenangan dari lembaga KPK yang ingin dihancurkan."

Menurut Bambang, kriminalisasi ini dikhawatirkan akan menurunkan kinerja KPK. "Penindakan yang dilakukan KPK akan turun dan orang-orang yang dipanggil KPK akan mikir-mikir untuk datang atau nggak."

Kolega Bambang yang juga advokat, Iskandar Sonhadji menyatakan bahwa tindakan kepolisian itu sudah keluar dari wewenangnya sebagai penyidik. "Walau kita tahu polisi itu penegak hukum tapi kalau kita lihat proses yang ada bahwa pimpinan KPK itu ditanya tentang prosedur penyidikan, pencekalan dan lainnya, seolah-oleh Bareskrim bertindak sebagai lembaga yudikatif yang menguji peraturan dan tindakan yang dilakukan KPK."

Iskandar juga menyatakan bahwa dalam sebuah proses penyidikan biasanya penyidik akan menggunakan pola induktif. Artinya, ditemukan sebuah kasus terlebih dahulu baru meluas kepada peraturannya. "Tapi dalam kasus empat pimpinan KPK ini, kayaknya dibalik. Jadi Bareskrim itu memeriksa aturannya dulu sedangkan kasus materialnya belum jelas. Diharapkan pihak penyidik bersifat profesional dengan fungsi semula yaitu melakukan penyidikan."

Lebih lanjut Emerson berharap KPK tak kehilangan konsentrasi untuk terus mengusut kasus-kasus korupsi dengan kejadian ini. Ia bahkan mendesak agar KPK segera mengusut keterlibatan petinggi Polri dalam kasus Bank Century. "Apalagi Kapolri sudah mengijinkan Kabareskrim Susno Duadji diperiksa oleh KPK."

Untuk membela KPK, lanjut Emerson, Koalisi LSM bersama beberapa advokat membentuk Tim Pembela Kriminalisasi KPK. "Ini inisiasi masyarakat penegak hukum melihat satu tindakan dari kepolisian yang memperlakukan KPK seperti itu." Dalam kesempatan itu pula, Emerson juga mengungkapkan bahwa pernyataan sikap dari presiden diperlukan untuk memperlihatkan keberpihakannya terhadap upaya pemberantasan korupsi. "Dia mendukung KPK soal penguatan kewenangan KPK atau tidak? Dilihat dari poses-proses kriminalisasi dan regulasi, Presiden tidak pernah mengambil sikap disini." (M-8)

Sumber: Hukumonline

Presiden Setujui Kriminalisasi Kewenangan KPK Jika Terbitkan Perppu

2009-09-23T01:26:00.000-07:00

Rencana penunjukkan Plt pimpinan KPK juga bisa dipandang sebagai isyarat Presiden kepada kepolisian untuk mempercepat penyidikan terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit S. Rianto.

"Harus diralat mas. Tidak ada penunjukkan langsung Pelaksana tugas pimpinan KPK dalam draf Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang kami siapkan. Perppu itu seperti Undang-undang yang mengatur umum, jadi tidak akan menunjuk seseorang," ujar Direktur Perancangan Perundang-undangan Depkumham Suharyono, kepada hukumonline melalui telepon Selasa (22/9).

Saat ini wacana pembuatan Perppu untuk mengisi ‘kekosongan’ pimpinan KPK memang santer beredar di media massa. Bahkan sudah ada menyebutkan Presiden SBY sudah meneken Perppu untuk menunjuk pelaksana tugas (Plt) pimpinan KPK. Namun Suharyono buru-buru menepisnya.

Sebagai orang yang merumuskan draf Perppu itu, Suharyono menjelaskan hanya ada satu pasal dalam draf itu. "Pasal dalam draf Perppu itu akan membahas mengenai perubahan Pasal 33 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK," kata Suhariyono. Namun ia mengaku lupa bagaimana detil rumusan pasal draf Perppu itu. "Saya lagi nggak megang drafnya. Kalau tidak salah yang mau diubah soal pansel (panitia seleksi) mas."

Pasal 33 UU KPK yang terdiri dari dua ayat itu sendiri merumuskan tentang kewenangan presiden untuk mengajukan calon anggota pengganti kepada DPR dalam hal terjadi kekosongan pimpinan KPK. Prosedur pengajuan calon penggantinya pun harus merujuk pada Pasal 29, Pasal 30 dan pasal 31.

Sekedar informasi, Pasal 29 UU KPK mengatur tentang syarat-syarat pimpinan KPK. Sementara Pasal 30 merinci tentang tahapan seleksi pimpinan KPK yang diawali oleh Panitia Seleksi sampai proses uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Sedangkan Pasal 31 menegaskan transparansi proses rekrutmen calon pimpinan KPK.

Setujui kriminalisasi
Pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Saldi Isra menyayangkan sikap presiden yang terkesan sangat ngotot mengeluarkan Perppu untuk menunjuk Plt pimpinan KPK. "Penerbitan Perppu itu sama sekali tak berdasar," kata Saldi, Selasa (22/9).

Menurut Saldi, tak ada kekosongan pimpinan di KPK saat ini meskipun tiga pimpinan lainnya sudah non aktif karena ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan Saldi menilai pembentukkan Perppu itu dapat ditafsirkan sebagai ‘restu’ presiden kepada kepolisian agar segera mempercepat proses penyidikan terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit S Rianto untuk secepatnya ditetapkan menjadi terdakwa. "Semakin jelas terlihat ada skenario besar dalam melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia."

Lebih lanjut Saldi berani menyatakan tindakan presiden adalah sebuah pelanggaran hukum jika benar-benar menunjuk Plt pimpinan KPK. Sebab, sebagai salah satu lembaga independen, proses pengisian pimpinan kelembagaan KPK tak bisa dilakukan secara sepihak oleh Presiden. Makanya dalam rumusan UU KPK disebutkan secara tegas bahwa proses pengisian pimpinan lembaga itu juga harus melibatkan peran DPR.

Sekedar mengingatkan, keberadaan KPK tak jauh berbeda dengan Komnas HAM, Komisi Yudisial atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai lembaga independen, proses pengisian jabatan pimpinan di semua lembaga itu melewati beberapa tahapan. Mulai dari seleksi oleh Pansel yang dibentuk pemerintah sampai proses fit&proper test oleh DPR.

Saldi mengaku khawatir jika presiden benar-benar merealisasikan niatnya menunjuk Plt pimpinan ini melalui Perppu. "Akan menjadi preseden buruk kedepannya. Nanti kalau di kemudian hari presiden merasa terganggu dengan kinerja lembaga independennya, dia bisa dengan seenak hati mengeluarkan Perppu dan kemudian mengganti pimpinannya dengan orangnya dia."

Harus Ditolak
Tak hanya Saldi yang khawatir dengan rencana penerbitan Perppu itu. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) juga melayangkan sikap serupa. "Sikap Presiden yang ditunjukkan melalui penerbitan Perppu ini adalah posisi yang dianggap menyetujui upaya kriminalisasi terhadap kewenangan KPK serta merupakan bagian dari rangkaian usaha pelemahan gerakan antikorupsi di Indonesia," demikian PSHK dan LeIP dalam rilisnya yang diterima hukumonline.

Apa jadinya jika presiden keukeuh menerbitkan Perppu? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menggantungkan harapan kepada DPR. Hal ini karena Pasal 25 Ayat (3) UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa DPR dapat menolak Perppu untuk menjadi undang-undang.

Namun dengan konstelasi kursi di DPR ke depan, Saldi tak yakin DPR berani menolak Perppu ini. "Artinya kita tidak bisa berharap banyak pada DPR. Satu-satunya cara adalah menolak dan mendesak supaya presiden tak menerbitkan Perppu yang sesat ini."

Bagaimana dengan kemungkinan mengajukan judicial review Perppu ke MK? "Secara substansi Perppu memang sama dengan Undang-Undang yang bisa di-judicial review. Tapi secara formil masih harus dikaji terlebih dulu," pungkasnya. (IHW)

Sumber: hukumonline

Bibit Samad Rianto: The Nation Must Unite Against Corruption

2009-09-19T00:59:00.000-07:00

VIVAnews - Corruption has become a topic of everyday conversation.

Corruption is deemed inappropriate. It is the common problem of a country. It causes a nation to decline.

Therefore, everyone must fight against it.Corruption is neither a habit nor tradition. It is none of mismanagement as well, as people see it. However, corruption is a crime.

Corruption includes bribery, extortion, committing fraud over state assets while serving a position, cheating, conflicting interests regarding procurement, gratification, and abuse of authority in order to enrich oneself or one's corporation.

In the Corruption Law (Law no.31/ 1999 juncto Law no.20/2001) corruption is divided into seven big groups and 30 offenses. The amount of money does not justify a corruption. The sum does not matter.

Thus, using issues on survival as the ground for corruption are not justifiable. One cannot commit robbery or exploit forest only to survive. If we remain in our corner and do nothing, it will become a terrible habit.

Furthermore, corruption will affect people's manner. They will not have a sense of assessing whether or not an act is categorized corruption. In other words, it will degrade their morality. They say corruption depends on the intentions (for example, paying illegal fees is justifiable if it is intended as a charity). Such a view must be opposed.

How appaling is corruption in Indonesia? According to the Corruption Eradication Commission (KPK), there were more than 31.000 corruption cases reported between 2004 and 2008. In 2008, there were more than 8000 cases reported. That means there were approximately 660 cases reported every month and 185 cases every week. That also means there were at least 37 cases reported everyday.

In conclusion, there were a lot of corruption indications that could be reported to KPK. In almost every department or institution, there was corruption case. If the investigation is set out across the country none of the areas are corruption-free.

The International Transparency gave Indonesia a Corruption Perception Index (IPK) of 2.6 in 2008 while Singapore was given 8.0.

In the past five years, KPK has prosecuted many corruptors who were coming from every level of office. Fighting corruption cannot be carried out only by prosecuting the suspects. The root of the issue must be identified. The reason for this is that although many of the corruptors have been prosecuted, corruption cases will keep on occurring as long as the root of the issue has not been found.

Corruption is like an iceberg. The action is on the surface while the root of the problem lay beneath it. Every corruption offense in every spot has its own characteristics called the corruption anatomy.

Corruption can be handled by applying repressive methods like arresting and prosecuting the suspects. Another way is by imposing preventive methods (preventing the causes of the corruption); the preemptive way, such as removing the initial cause of the corruption, can also be launched.

KPK and the authorities alone cannot deal with corruption. Every element of the nation is required in the every effort of corruption eradication.

(Teks & foto: Vivanews)

Chandra M Hamzah: Advokat juga Bisa Memberantas Korupsi

2009-09-19T00:48:00.000-07:00

Gagal jadi Ketua KPK bukan masalah. Yang terpenting adalah berpartisipasi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Gedung Nusantara II DPR, Rabu (5/12) malam, mendadak jadi panggung pertunjukan. Para aktornya adalah Bapak-Ibu wakil rakyat dari Komisi III. Di depan puluhan sorotan kamera, mereka bertingkah layaknya pemain teater sungguhan.

Anggota Komisi III dari FPG Aulia A Rahman, misalnya, mengitari ruangan sebelum akhirnya berhenti di samping kotak suara. Kemudian ia merogoh kertas yang terselip di saku jasnya. Tapi ia tak langsung memasukkan kertas suara itu ke kotak. Ia kecup dulu kertas itu, dengan bibir menebar senyum. Nyaris seluruh pengunjung, termasuk wartawan, menjadikannya pusat perhatian. "Tidak perlu heran. Mereka semua pemain teater," ujar Ketua Komisi III Trimedya Pandjaitan, menenangkan pengunjung yang berisik.

Malam itu, Komisi III sedang menggelar hajatan besar: pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2007-2011. Tak ada interupsi bertubi-tubi waktu itu. Yang ada ialah gojlok-gojlokan antar anggota. Canda tawa pun kerap meletup.

Di tengah ´pegelaran teater´ itu, tersebutlah nama Chandra M Hamzah sebagai pengumpul suara terbanyak di putaran pertama. Meski akhirnya ia dikalahkan Antasari Azhar di putaran kedua, toh banyak orang dibuatnya terbelalak. Siapakah Chandra?

Chandra adalah partner sekaligus pendiri sebuah kantor hukum di Jakarta. Lelaki kelahiran 25 Februari 1967 ini merupakan pimpinan KPK termuda di antara empat pimpinan KPK yang lain. Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menjadi satu-satunya pimpinan KPK dari unsur advokat. Pada periode sebelumnya, tak ada satu pun pimpinan KPK yang berasal dari advokat.

Di tengah kantuk yang mengamuk, Kamis (6/12) sekitar pukul 19.30 WIB, di sebuah hotel di jalan Sudirman Jakarta, Chandra mengungkapkan pikiran dan harapannya. "Dengan latar belakang saya sebagai advokat, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, mudah-mudahan saya bisa memberikan sudut pandang lain," tuturnya.

Berikut ini petikan selengkapnya perbincangan hukumonline dengan Chandra.

Bagaimana perasaan Anda setelah terpilih menjadi pimpinan KPK?
Jangan tanya perasaan dong. Hahaha. Yang jelas ini adalah suatu amanah yang mesti dijalankan karena memang harapan bangsa Indonesia selain masalah perekonomian juga menginginkan adanya perbaikan terhadap penegakan hukum, terutama korupsi. Masyarakat Indonesia menganggap dengan adanya korupsi tersebut, maka hak-hak masyarakat yang seharusnya dinikmati masyarakat, hanya dinikmati oleh segelintir koruptor.

Kalangan LSM cukup kecewa dengan hasil pemilihan Ketua KPK. Sementara Anda mendapat dukungan luas dari kalangan LSM. Bagaimana Anda mempersepsi dukungan itu?
Sebenarnya saya juga berterima kasih. Dukungan dari manapun, itu adalah sebuah modal. Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat, termasuk LSM dan masyarakat lainnya yang lebih banyak tidak bersuara, sangat diperlukan. Pesan saya, kita bisa membuat gerakan pemberantasan korupsi ini sebuah gerakan yang bersifat massal. Masyarakat, siapa pun juga, perlu melakukan upaya-upaya sederhana untuk tidak melakukan korupsi. Contohnya, jangan bayar polisi karena ditilang.

Anda pernah menyebut membangun kultur anti korupsi merupakan hal terpenting. Mengapa demikian?
Karena pada dasarnya hal terbaik adalah adanya suatu masyarakat yang tidak korupsi tanpa harus diawasi, tanpa adanya penegak hukum. Itu idealnya. Tapi itu tidak mungkin. Kalau misalnya tidak, ada sebagian besar masyarakat yang tidak diawasi pun tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Soal KPK, hal apa saja yang menurut Anda perlu dibenahi?
Yang pertama, diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang lebih baik dibandingkan yang sekarang sehingga kita bisa lebih mempunyai dasar hukum untuk melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita perlu mengadopsi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption 2003). Salah satu yang terpenting dari UNCAC ialah, bahwa penyitaan terhadap aset korupsi itu bukan hanya aset yang langsung diakibatkan tindak pidana korupsi, tetapi juga aset yang langsung maupun tidak langsung dihasilkan dari tindak pidana korupsi. Itu adalah pengembangan konsep mengenai aset hasil korupsi. Poin penting lainnya adalah, kategori pejabat publik bukan hanya pejabat yang menerima gaji dari negara, tetapi pejabat yang melakukan fungsi publik juga termasuk pejabat publik.

Berarti UU Tipikor yang ada sekarang kurang memadai?
Ya betul. Jadi beberapa peraturan perundang-undangan perlu diselaraskan sehingga dapat menyesuaikan perkembangan terbaru dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, yang terpenting lainnya adalah kerjasama internasional.

Beberapa kalangan kecewa terhadap komposisi pimpinan KPK sekarang. Bagaimana pendapat Anda soal ini?
DPR sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk memilih pimpinan KPK sudah melakukan itu. Dengan komposisi sekarang tentu KPK diharapkan lebih baik, lebih maju. Sama-sama kita harapkan. Kalaupun terjadi hal-hal lain masyarakat bisa menilai, mengkritisi dan mengingatkan.

Pada periode sebelumnya tak ada pimpinan KPK yang berasal dari advokat. Kira-kira kontribusi apa yang bisa Anda berikan sebagai pimpinan KPK yang berlatar belakang advokat?
Dengan latar belakang saya sebagai advokat, dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, mudah-mudahan saya bisa memberikan sudut pandang lain.

Seperti apa sudut pandang lain itu?
Selama ini polisi dan jaksa hanya melihat dari sudut pandang penyelidik dan penyidik. Saya bisa menunjukkan bukti bahwa komplikasi dari suatu transaksi yang digunakan untuk tindak pidana korupsi itu juga mungkin. Jadi tidak hanya korupsi-korupsi yang tradisional.

Sewaktu fit and proper test, kemampuan Anda dalam hal penyelidikan dan penyidikan diragukan karena Anda berasal dari advokat. Bagaimana Anda menjelaskan soal ini?
Pertama, bahwa saya pernah di TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) di Kejaksaan Agung. Walaupun itu bukan penyelidikan dan penyidikan, tapi saya pernah membantu. Kedua, apa yang dilakukan advokat sebenarnya tidak berbeda jauh dengan apa yang dilakukan kejaksaan atau kepolisian. Misalnya, advokat mempunyai pekerjaan melakukan due diligence, yang bisa bersifat investigatif. Bahkan saya pernah ikut penyelidikan hukum yang bersifat investigatif untuk mengetahui di mana salahnya suatu transaksi dan segala macam. Dan itu sama dengan yang dilakukan kejaksaan atau kepolisian. Soal penuntutan, advokat juga terbiasa mengajukan gugatan perdata. Pada dasarnya itu ada kesamaan dengan dakwaan.

DPR menekankan bahwa yang diperlukan sekarang adalah pimpinan KPK yang mampu melakukan fungsi supervisi. Bagaimana konsep supervisi menurut Anda?
KPK tidak akan pernah bisa menangani seluruh kasus korupsi di Indonesia karena lembaganya kecil. Kalaupun bisa, maka KPK perlu dikembangkan sedemikian besar. Karena itu maka akan ada supervisi. Jadi pentingnya supervisi adalah bagaimana KPK dapat menggerakkan aparat-aparat penegak hukum di daerah untuk melakukan pemberantasan tipikor. Konsepnya cuma satu. Sederhana sekali. Setiap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum di tingkat yang paling bawah, menurut ketentuan Undang-Undang, harus dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 14 hari sejak dimulai penyilidikan. Hal ini, kabarnya, tidak pernah dilakukan. Seandainya dilakukan, itu akan bagus sekali. Begitu ada penyelidikan, langsung lapor kepada KPK. Kalau semuanya oke, KPK tidak perlu intervensi lagi. Sekali jalan bagus.

Kalau misalnya, dari segi nominal korupsi itu cukup besar, apakah akan diambil alih KPK?
Nggak perlu melihat nominalnya. Selama penyelidikan dan penyidikan itu dilakukan aparat penegak hukum secara baik, dan berjalan dengan tidak menimbulkan korupsi lagi, KPK cukup mensupervisi dan melihat.

Dalam fit and proper test, Anda menyatakan masa depan KPK tergantung DPR sebagai wakil rakyat. Jawaban itu terkesan normatif. Secara pribadi, apakah sebenarnya Anda menginginkan KPK berumur panjang?
Saya jawab begitu dalam fit and proper test karena kewenangan mengadakan dan meniadakan KPK itu ada di DPR. Kita hanya pelaksana Undang-Undang. Tetapi harapan saya pribadi begini. Ada fungsi-fungsi KPK yang tidak pernah dijalankan oleh kejaksaan dan kepolisian yaitu supervisi, koordinasi dan monitoring. Kalau kita berkaca dari negara lain, di Hongkong misalnya, lembaga anti korupsinya sudah 20 tahun masih berjalan. Jadi kita hebat kalau KPK sampai 20 tahun.

Banyak orang berpendapat KPK itu lembaga ad hoc. Tapi di UU juga tidak disebutkan kapan KPK akan berakhir. Bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini?
Ad hoc berarti dibentuk oleh suatu lembaga, di mana lembaga itu memiliki kewenangan yang kemudian didelegasikan kepada lembaga ad hoc. Katakanlah Timtas Tipikor. Itu ad hoc, karena kewenangan sebenarnya ada di Kejaksaan Agung. Timtas Tipikor dibentuk sebagai lembaga ad hoc untuk melaksanakan fungsi tertentu.

Berarti ad hoc bukan berarti dibatasi waktu tertentu?
Ada fungsi tertentu atau ada waktu tertentu. Tetapi yang jelas dia harus dibentuk lembaga yang sudah ada sebelumnya. Kalau KPK, dibentuk oleh DPR dan pemerintah melalui Undang-Undang. DPR tidak melimpahkan kewenangannya kepada KPK. Jadi KPK bukan lembaga ad hoc. Apalagi di UU tidak disebutkan.

Meroketnya nama Anda cukup mengejutkan, meski akhirnya kalah dari Antasari Azhar. Sebelumnya, apakah Anda punya ambisi untuk jadi Ketua KPK?
Bukannya ambisi ingin jadi Ketua KPK. Bahwa saya ingin berpartisipasi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena saya menganggap korupsi adalah proses pembodohan. Tidak jadi Ketua KPK tidak masalah.

Bagaimana profesi Anda selaku advokat setelah terpilih menjadi pimpinan KPK? Bagaimana juga kasus-kasus yang sedang Anda tangani?
Saya tinggalkan profesi saya, termasuk kasus-kasus yang sedang saya tangani. Sesuai Undang-Undang Advokat, advokat yang menjadi pejabat negara harus berhenti dari profesinya selama menjabat jabatan itu. Di Undang-Undang KPK juga begitu. Tentu untuk menghindari conflict of interest. (Her)

Sumber: Hukumonline

Video: Tolak Penggembosan KPK

2009-09-18T21:35:00.000-07:00

(Klik gambar atau di sini untuk melihat video)

Indonesian Coruption Watch (ICW) dan kelompok CICAK atau Cinta Indonesia Cinta KPK menolak upaya penggembosan KPK oleh Polri.

Teks: antara.tv

Video: antara.tv, Youtube

Video: Puluhan Pengacara Siap Bela KPK

2009-09-18T21:05:00.000-07:00

(Klik gambar untuk melihat video)

Video: Liputan6.com, Youtube

SIARAN PERS: Penyidikan terhadap Dua Pimpinan KPK Harus Segera Dihentikan

2009-09-17T06:54:00.000-07:00

Untuk dan atas nama Pimpinan KPK yang pada saat ini telah ditetapkan statusnya sebagai Tersangka, dengan ini kami sampaikan bahwa Mabes Polri harus menghentikan proses penyidikan terhadap dua pimpinan KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto karena mereka telah salah dalam menerapkan pasal terhadap kedua pimpinan KPK tersebut.

Penetapan proses penyelidikan kepada kedua deputi KPK tersebut akan menimbulkan malapetaka dan benturan-benturan dalam proses penegakan hukum di Indonesia yang bisa berakibat secara seruius pada konstruksi hukum dan komitmen pemerintahan Indonesia pada era reformasi dalam memerangi dan memberantas korupsi. Ketegangan yang terjadi antara para aparat hukum dengan pemaksaan penyelenggaran prosedur dan kewenangan, dalam hal ini pihak kepolisian untuk memeriksa dan menetapkan status tersangka pada Sdr. Chandra M. Hamzah dan Sdr. Bibit Samad Riyanto.

Pemeriksaan dan penetapan tersangka kedua Pimpinan KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang merupakan kriminalisasi terhadap pelaksanaan wewenang KPK yang diberikan langsung oleh UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK (“UU KPK”). Sebuah mandat dan tanggung jawab KPK yang pada pelimpahannya ditentukan oleh Undang-Undang dan merupakan turunan langsung dari tuntutan pemberantasan korupsi dan reformasi hukum di Indonesia pada periode setelah Presiden Soeharto. Mengutip Sdr. Alexander Lay, “Forum Pidana bukanlah forum yang tepat untuk menerjemahkan atau mendefinisikan ulang kewenangan KPK.” Selama ini KPK telah menyelesaikan penyelidikan atas lebih dari 100 kasus yang seluruhnya diterima dan diputuskan Pengadilan dengan baik.

Pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tipikor (“UU Tipikor”) jo. 421 KUHP tidak tepat dikenakan kepada kedua pimpinan KPK karena tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam penetapan dan pencabutan cekal atas Joko S. Chandra dan penetapan cekal atas Anggoro Widjojo.

Sejak KPK Periode Pertama surat penetapan cekal tidak harus dilakukan atau dikeluarkan secara kolektif kolegial oleh Pimpinan KPK. Di dalam KPK sudah ada pembagian kewenangan berdasarkan peraturan internal KPK.

Oleh karena itu, penetapan dan pencabutan cekal atas Joko S. Chandra dan penetapan cekal atas Anggoro Widjojo oleh Pimpinan KPK, termasuk yang dilakukan oleh Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sudah sesuai kebiasaan yang berlaku sejak KPK dibentuk.

Pengambilan keputusan secara kolektif kolegial oleh Pimpinan KPK dilakukan untuk keputusan peningkatan penyelidikan menjadi penyidikan atau penyidikan menjadi penuntutan, dan tidak wajib dilakukan untuk penetapan dan/atau pencabutan cekal.

Pencekalan dan/atau pencabutan cekal serta semua upaya paksa lain yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum dapat diajukan ke PRAPERADILAN jika dianggap tidak sesuai prosedur.

Mekanisme lain yang bisa ditempuh adalah melalui gugatan REHABILITASI DAN/ATAU KOMPENSASI sesuai pasal 63 UU No. 20 Tahun 2002 tentang KPK.

Jakarta, 17 September 2009

Daftar 21 Pengacara yang Dampingi Chandra & Bibit

2009-09-17T06:45:00.000-07:00

Rachmadin Ismail - detikNews

Jakarta - Dukungan bagi Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto tidak hanya diberikan mahasiswa dan penggiat anti korupsi. Sekitar 21 advokat juga siap membela keduanya karena diyakini tidak bersalah.

Pantauan detikcom, seluruh pengacara tersebut ikut dalam iring-iringan mobil bersama Chandra dan Bibit yang berangkat dari Gedung KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jaksel, Rabu (16/9/2009).

Sejumlah nama yang terdaftar merupakan advokat senior yang berasal dari YLBHI. Berikut daftar nama para pengacara yang mendampingi Chandra dan Bibit:
1. Arief T Surowidjojo (Koordinator)
2. Trimoelja D Soerjadi
3. Bambang Widjojanto
4. Luhut MP Pangaribuan
5. Iskandar Sonhaji
6. Djamhir Hamzah
7. Kemal Firdaus
8. Abdul Fickar Hadjar
9. Patra M Zen
10. Ahmad Maulana
11. Alexander Lay
12. Eri Hertiawan
13. Harjon Sinaga
14. Abdul Haris M Rum
15. Ignatius Andy
16. Taufik Basari
17. Timbul Thomas Lubis
18. Yogi Sudrajat Marsono
19. Ari Juliano Gema
20. Achmad Rifai
21. Wahyudi Bahar

(mad/irw)

Sumber: http://www.detiknews.com/read/2009/09/16/135532/1204860/10/daftar-21-pengacara-yang-dampingi-chandra-bibit

Dua Puluh Advokat Siap Bela Pimpinan KPK

2009-09-17T06:25:00.000-07:00

[14/9/09]

Proses hukum yang tengah dijalani empat Pimpinan KPK mengundang perhatian dari kalangan advokat. Berawal dari kongko-kongko, termasuk melalui media internet, 20 advokat menyatakan siap menjadi Tim Pembela Kriminalisasi Kewenangan KPK. “Langkah ini atas inisiatif kami bersama,” ujar Bambang Widjojanto yang ditunjuk sebagai juru bicara Tim Pembela, saat jumpa pers di gedung KPK, Senin (14/9).

Bersama Bambang, sejumlah nama advokat ternama seperti Iskandar Sonhaji, Luhut MP Pangaribuan, Arief T Surowidjojo, Alexander Lay dan Abdul Fickar Hadjar juga bergabung dalam Tim Pembela. Selain itu, juga tercantum nama-nama penggiat bantuan hukum, seperti Patra M Zein dari YLBHI dan Taufik Basari dari LBH Masyarakat.

Bambang menjelaskan dirinya bersama 19 advokat lainnya memutuskan untuk membentuk Tim Pembela, karena proses hukum yang tengah berjalan di Mabes Polri berpotensi mengarah pada kriminalisasi. Ia, misalnya, mempertanyakan apakah Mabes Polri memiliki bukti permulaan yang cukup untuk kemudian memeriksa pimpinan KPK.

“Kalangan advokat sepakat untuk menjaga eksistensi lembaga KPK agar dapat terus berkiprah dalam mewujudkan percepatan pemberantasan korupsi," tukas Bambang.

Saat ini, kata Bambang, Tim Pembela tengah mengkaji dan merumuskan berbagai langkah hukum secara komprehensif. Selain itu, Tim Pembela juga akan bersinergi dengan elemen masyarakat lainnya yang memiliki keprihatinan yang sama terhadap nasib pemberantasan korupsi.

Sumber: http://hukumonline.com/detail.asp?id=23132&cl=Aktual

Tim Pembela Pastikan Pemberian Bantuan Tanpa ‘Balas Budi’

2009-09-17T00:25:00.000-07:00

Tim Pembela meragukan apakah Mabes Polri memiliki bukti permulaan yang cukup untuk memanggil Pimpinan KPK.

Setelah cicak dan buaya, kini muncul istilah godzilla. Istilah terakhir dikeluarkan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji. Pernyataan itu bisa jadi hanya kelakar atau bahkan sebenarnya tidak terkait dengan langkah Mabes Polri memeriksa Pimpinan KPK. Namun, pernyataan Hendarman yang menganalogikan godzilla sebagai bentuk sinergi Kepolisian dan Kejaksaan, kadung membuat merah telinga para penggiat anti korupsi. Pernyataan Hendarman dianggap sebagai penegasan bahwa memang ada upaya pelemahan KPK.

Jika Kepolisian dan Kejaksaan bersinergi, KPK kini juga punya mitra sinergi. Mereka adalah 20 orang advokat yang menyatakan siap menjadi Tim Pembela Kriminalisasi Kewenangan KPK (Tim Pembela). Dimotori sejumlah advokat ternama seperti Bambang Widjojanto, Luhut MP Pangaribuan, Arief T Surowidjojo, Iskandar Sonhaji, Alexander Lay, dan Abdul Fickar Hadjar, Tim Pembela akan fokus mendampingi Pimpinan KPK yang tengah menjalani proses hukum di Bareskrim Mabes Polri.

"Besok (Selasa, 15/9), Tim Pembela akan mendampingi dua Pimpinan KPK yang kembali menjalani pemeriksaan," ujar Bambang Widjojanto, Juru Bicara Tim Pembela, saat jumpa pers di gedung KPK, Senin (14/9).

Sebagaimana telah diberitakan, Jumat lalu (11/9), empat Pimpinan KPK akhirnya memenuhi panggilan Bareskrim Mabes Polri. Chandra M Hamzah dkk dimintai keterangan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di KPK. Usai pemeriksaan, dua dari Pimpinan KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah diagendakan untuk diperiksa kembali.

Bambang menegaskan keputusan Tim Pembela membantu KPK murni sebagai bentuk keprihatinan kalangan advokat terhadap nasib pemberantasan korupsi di negeri ini. Makanya, sejak gagasan ini pertama kali muncul, Tim Pembela berniat ‘tidak pasang harga’ seperti laiknya seorang advokat mendampingi klien. "Secara prinsip, bantuan ini bersifat pro bono (cuma-cuma, red.)," ujarnya.

Tidak hanya itu, Bambang juga menegaskan komitmen Tim Pembela bahwa bantuan kepada KPK ini tidak akan berlanjut pada deal-deal dalam penanganan kasus korupsi yang sedang atau akan mereka tangani. "Kami ini, orang-orang independen, jadi kami akan saling mengingatkan satu sama lain. Ini komitmen," tegasnya.

Wacana ‘balas budi’ sebelumnya juga muncul ketika sejumlah advokat seperti Denny Kailimang, Mohammad Assegaf, Hotma Sitompul, dan Juniver Girsang menjadi tim penasihat hukum Ketua KPK non aktif Antasari Azhar. Denny dkk dicurigai kalangan LSM anti korupsi, membantu Antasari demi kepentingan kasus korupsi yang sedang atau akan mereka tangani.

Tim Pembela, jelasnya, dibentuk didasari keprihatinan karena proses hukum di Mabes Polri berpotensi mengarah pada tindakan kriminalisasi kewenangan. Tim Pembela juga menuding tindakan Mabes Polri memanggil Pimpinan KPK merupakan bentuk deligitimasi dan dekonstruksi pemberantasan korupsi.

Di luar itu, pada prinsipnya, Tim Pembela sepakat bahwa prinsip equality before the law atau persamaan di depan hukum harus ditegakkan, termasuk kepada Pimpinan KPK sekalipun. Namun, ia mengigatkan bahwa ada prinsip lain yang harus ditegakkan yakni Geen straaf zonder schuld atau tidak ada yang dapat dituntut di muka peradilan tanpa adanya kesalahan.

Makanya, Tim Pembela meragukan apakah Mabes Polri memiliki bukti permulaan yang cukup untuk memanggil Pimpinan KPK. Jika dasar pemanggilannya adalah testimoni Antasari Azhar, Bambang mengidentifikasi sebuah kejanggalan. Pasalnya, testimoni hanya menyebut keterkaitan Pimpinan KPK dengan kasus PT Masaro. Namun, dalam proses pemeriksaan para Pimpinan KPK, kemudian muncul keterkaitan lain yakni penyalahgunaan wewenang dalam proses pencekalan Joko S Tjandra.

Itu baru satu keganjilan yang diidentifikasi Tim Pembela. Selain itu, Tim Pembela juga mempertanyakan rentang waktu antara surat panggilan pertama dan kedua yang hanya satu hari. "Kami akan kaji semua proses hukum yang berjalan, termasuk kemungkinan terjadinya pelanggaran prosedur," dia menambahkan.

Sementara itu, sebagaimana dilansir kompas.com, Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Denny Indrayana mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebenarnya memahami terjadinya gesekan antara KPK dan Polri. Namun, Presiden menegaskan tidak akan ikut campur proses hukum yang berjalan. (Rzk)

Sumber: hukumonline

Keterangan Resmi Mabes Polri soal Ditetapkannya Dua Komisioner KPK sebagai Tersangka Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

2009-09-16T00:01:00.000-07:00

Keterangan resmi Mabes Polri pada 15 September 2009 mengenai ditetapkannya dua komisioner KPK sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang. (Transkrip tidak resmi)

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol. Nanan Sukarna:
Polisi sangat ingin mendukung penuh pemberantasan korupsi dan KPK untuk memberantas korupsi. semua yang dilakukan penegak hukum untuk itu semua. Media harus bisa mendukung upaya pemberantasan korupsi. Tidak justru ingin menghalangi KPK. Sudah ada proses penyidikan dan nantinya akan ada proses penuntutan dan pengadilan. Bukan didebatkan di media yang justru bikin keruh.

Wakil Kabareskrim Brigjen Dikdik Mulyana Arif:
Kami berangkat dari rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Dalam dunia penyidikan dan sistem penegakan hukum, selalu ada bagian-bagian yang mampu kami lihat, namun tidak dilihat oleh orang yang lain. Sebaliknya, mampu dilihat oleh rekan-rekan pers, tapi penglihatan kami tidak seperti itu. Dengan gencarnya opini yang berkembang di media massa, kami berkewajiban untuk menjelaskan tentang apa yang kami lakukan. Berawal dr LP dari pimpinan KPK nonaktif Antasari Azhar di mana penyidikan merujuk LP tertanggal 6 Juni 2009, yang dilaporkan adalah penerimaan suap atau pemerasan terhadap PT Masaro Radiocom terkait pengajuan anggaran SKRT Dephut. Lebih jauh dalam penyidikan, kami temukan fakta sbb: Anggoro Widjojo adalah mantan pemegang saham PT Masaro Radiocom yang pada Juli 2008 diduga terlibat pada kasus penyuapan pejabat di Dephut dan anggota Komisi 4 DPR RI. Atas adanya dugaan tersebut KPK melakukan pencekalan, 22 Agustus 2008. Berdasarkan pencekalan tersebut, Anggoro berupaya menyelesaikan penyelesaian tersebut melalui adiknya Anggodo. Anggodo menyerahkan sejumlah uang melalui Ary Muladi untuk diserahkan kepada para pimpinan KPK. Atas dasar pemberian itu, Ketua KPK nonaktif Antasari Azhar atas dugaan tersebut KPK cekal 22 Agustus 2008, Anggoro berupaya mencekal melalui Anggodo yang lalu minta tolong AM untuk diserahkan ke Anggodo.

LP itu ada kewajiban apakah yang dilaporkan Antasari itu adalah bagian dari yang harus ditindaklanjuti. Walaupun laporan utama belum mampu dibuktikan karena banyak pernak-pernik untuk memenuhi unsur. ternyata yang bisa kami buktikan adalah oleh Ary Muladi. Faktanya, dia terima uang Anggodo sebanyak Rp5,15 miliar yang diserahkan di Hotel Peninsula Jakarta pada 11 Agustus 2008, 13 November 2008, dan 13 Februari 2009. Ini fakta, dokumen penyerahan uang ada. Tapi, perjalanan uang ini di mana Anggodo menitipkan uang itu ke Ary Muladi untuk dititipkan ke para pimpinan KPK dalam rangka pencekalannya, kita mengakomodir hak dia untuk mengubah keterangannya. Pada mulanya tidak, lalu iya. Kesimpulan, tidak bisa karena itu. Karena itu ada tindak pidana baru, terjadi penggelapan oleh Ary Muladi. Apakah kelanjutannya terjadi penggelapan atau yang lain, kita perlu waktu. Dalam perjalanan itu juga kita temukan tindak pidana lain yang kemudian dipersoalkan rekan-rekan pers. Seakan-akan kita mengada-akan, laporannya suap kok jadi penyalahgunaan kewenangan. Tindak pidana yang kami temukan, yaitu dalam pelaksanaannya memang bagian-bagian tindak pidana ini tidak umum.

Kedua, selama Republik ini berdiri, baru dicoba ditegakan pasal ini. Jadi, faktanya ada pencekalan Anggoro dkk, mereka tidak termasuk subyek hukum dalam perkara yang disidik KPK. Dalam pasal 12 (UU Tipikor) dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, kalau orang tidak termasuk dalam status terlidik, tersidik, tertuntut, lalu dicekal. Berarti ada pencekalan yang tidak sesuai dengan prosedur. Pencekalan yang dilakukan terhadap Anggoro dan Joko, sudah menyalahi pasal 21 ayat 5 (UU Tipikor). Karena itu sudah disebutkan dalam pasal 12 (UU Tipikor) bahwa pencekalan harus diputuskan dalam Rapim secara kolektif. Mungkin ini tidak akan terjadi pada kasus-kasus lain karena KPK sifatnya kolektif. Pencekalan yang dilakukan oleh Chandra Hamzah menjadi salah prosedur dan menjadi tindak pidana penyalahgunaan wewenang. Kemudian pencekalan tersebut terhadap Joko Tjandra terkait adanya dugaan UTG juga oleh Chandra dan Bibit, itu pun sama bukan putusan kolektif. Ini sederhana, deliknya formal. Cuma ketika ditanggapi dengan masalah lain seakan kita mencari-cari. Bahkan, dasar pencekalan yang digunakan surat penyidikan dalam kasus yang berbeda.

Direktur III Bareskrim Mabes Polri Kombes Joviannes Mahar:
Telah terjadi pemerasan pasal 12 e jo. pasal 15 bahwa percobaan pegawai negeri yang ingin menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum untuk memaksa orang menyerahkan sesuatu. Ini berdasarkan Masaro digeledah oleh KPK berdasarkan kasus Tanjung Apiapi ataupun Air Talang, dalam kasus yang berbeda. Dalam kasus ini digeledah. Kemudian, diminta permintaan cekal Anggoro yang tidak ada kaitannya dengan penyidikan. Ini melanggar aturan dalam UU KPK yaitu bahwa sesuai pasal 12 dijelaskan dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, KPK berwenang memerintahkan instansi mencegah keberangkatan ke luar negeri. Dia tidak tahu dalam status apa dicekal. Kemudian sebelum dicekal, dalam penggeledahan dia bertanya, ada apa saya dicekal, coba tanyakan. Muncul orang berinisial AM yang mengaku kenal orang-orang KPK dan bisa menyelesaikan masalah ini. Dengan catatan harus ada atensi. Anggoro kasih Rp5,15 m. Ternyata justru satu minggu kemudian dia dicegah lagi. Kemudian ada apa ini. Muncul lagi orang yang menyatakan bahwa ada orang KPK yang belum diatensi. Ini adanya proses. LP muncul perbuatan melawan hukum sesuai pasal 23 (UU Tipikor) jo. 421 (KUHP), yaitu PN yang menyalahgunakan kewenangannya memaksa orang untuk berbuat. Dalam penyidikan kami, yang dilakukan Chandra dalam pencekalan Anggoro, dia tidak tahu dalam proses apa dia dicekal. Ada unsur dengan dicekal ini ada aliran uang. Dalam kesewenangan ini, Chandra menerbitkan cekal tersebut peristiwa tidak ada dalam kaitan apa. Dalam keputusan cekal itu dilakukan secara sendiri. Padahal sesuai UU KPK kolegial kolektif untuk kontrol supaya tidak berbuat sewenang-wenang. Chandra ambil keputusan cekal secara sendiri seharusnya secara kolektif. Begitupun Pak Bibit, dia tidak mengetahui terkait apa mencekal Joko Tjandra. Ini melampaui batas karena tidak memberitahu yang lain sudah cekal Joko Tjandra. Pencabutan cekal juga tidak sesua prosedur. Bahwa satgas belum melakukan penyelidikan apapun, tapi oleh Chandra diputuskan dicabut cekalnya. Tanpa perlu mengetahui usulan dari satgas jika cekal itu seharusnya dicabut. Dia melanggar pasal 21 (UU Tipikor) yang seharusnya dilakukan secara kolegial. Sampai saat ini kita tidak lakukan penahanan karena ybs sangat koperatif. Soal uang, aliran uang ada, saksi dan petunjuk sudah ada. Tapi, sampai atau tidak, yang masih kita lakukan.

Nanan Sukarna:
Keputusan itu harus kolegial, tidak individual. Tapi karena individual, itu jadi melanggar.

Joviannes Mahar:
Mereka melakukan karena merasa berhak, tapi lupa kalau hak itu harus jelas, dalam rangka terlidik, tersidik, atau tertuntut dan harus diputuskan secara kolektif. Mereka kan harus tetap tanya pimpinan.

(Antasari)? Seharusnya iya.

(Artinya Antasari akan terkait?) Iya terkait, tapi sejauh mana keterlibatannya harus kita dalami lebih lanjut.

(Alat bukti?) Kalau tadi dikatakan alat bukti sudah kita penuhi, keterangan saksi sebanyak 16 orang, surat berkaitan dengan itu penerimaan uang Ary Muladi, petunjuk yang dirangkaian, ahli perbuatan pidana yang dilakukan oknum ini. Laporan Anggoro hanya jadi petunjuk LP yang kita telah buat.